Penanganan Corona, Politisi di Senayan Tolak Penerapan Darurat Sipil

More From Our Network

rowtvriaumandiriwartaekonomiteknologiId
Gedung Parlemen di Senayan. (Foto: Ist)

JAKARTA, HALUAN.CO - Presiden Jokowi yang menyebutkan akan menerapkan darurat sipil untuk menangani virus corona atau Covid-19 ditolak politisi di Senayan.

"Pemerintah blunder. Mestinya karantina wilayah atau lockdown," tegas anggota DPR dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera, Selasa (31/3/2020).

Seharusnya menurut Mardani, Presiden Jokowi melaksanakan karantina wilayah atau lockdown dengan payung hukum UU No 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan. Lockdown itu bisa parsial di beberapa daerah.

"Tapi malah pemerintah justru ingin menerapkan darurat sipil yang meminta otoritas besar tanpa kewajiban menyediakan pangan dan kesehatan warga. Kita tolak darurat sipil," tegas Mardani.

Menurut Mardani, penerapan darurat sipil itu bisa membuat pemerintah tidak fokus karena kewenangan meluas dan berpotensi disalahgunakan.

"Darurat sipil memudahkan pemerintah menyadap, memeriksa hingga menghentikan arus informasi, bahkan menangkap bukan atas dasar mlanggar social distancing. Kita tolak darurat sipil," tegas Mardani.

Dikelola Secara Amatiran

Rekannya sefraksi, Habib Aboebakar juga menentang kebijakan pemerintah yang menerapkan status darurat sipil dalam menanggulang virus corona.

Dia menilai pemerintah sedari awal terlihat sangat santai mengatasi corona. Bahkan dengan nada optimis dibilang virus ini tidak akan masuk Indonesia, dibilang pula akan sembuh sendiri, dan dibilang lagi tidak perlu pakai masker.

"Yang akhirnya, sikap santuy (santai) ini menimbulkan kebijakan yang amburadul, misalnya pemerintah lebih memilih membiayai buzzer dari pada mensupport tenaga medis. Akibatnya 9 dokter meninggal dan 62 positif corona," ulasnya.

Sekarang kian hari pasien positif terinfeksi virus corona di Indonesia terus bertambah. Hingga Senin, 30 Maret 2020, sudah 1.414 orang yang terjangkit virus asal Wuhan, China tersebut dengan angka kematian sebanyak 122 orang, dan 75 orang yang dinyatakan sembuh setelah dilakukan dua kali pengecekan dan hasilnya negatif.

Menurut Aboe Bakar Alhabsyi, case fatality rate atau angka kematian rata-rata di Indonesia sangat tinggi di Asia, dan menempati urutan kedua setelah Italia.

"Rasio kematian akibat corona di Indonesia saat ini adalah 8,8 persen. Bisa dikatakan angka ini adalah dua kali lipat rasio kematian secara global yakni 4,65 persen," sebutnya.

Habib menilai apa yang dilakukan pemerintah selama ini, seolah-olah nyawa rakyat dinomorduakan, karena penerintah lebih mementing proyek infrastruktur di ibu kota baru.

Pemerintah juga justru lebih memilih memberikan diskon pesawat dari pada melakukan lockdown, akibatnya penyebaran Covid-19 saat ini lebih masif.

Atasi Corona dengan Darurat Sipil, Tunjukkan Pemerintah Kebingungan

Untuk itu, dirinya meminta DPR RI harus merespons ini dengan baik, jangan sampai rakyat melihat negara dikelola secara amatiran.

Sebagai anggota DPR yang memiliki hak budgeting, dirinya makin terhenyak ketika pemerintah membuka rekening donasi untuk menangani wabah corona ini.

"Langkah ini seolah menunjukkan bahwa kas negara lagi kosong. Padahal di sisi lain, masih ada yang ngotot membangun ibu kota baru. Tentunya ini dapat menurunkan marwah kita sebagai parlemen, seolah kita tidak bisa menjalankan fungsi kita dalam hal budgeting," ucapnya.

Habib Aboebakar mengatakan bahwa sebagai parlemen sudah semestinya membantu pemerintah dalam penangangan Covid-19, salah satunya menyisir anggaran yang kurang urgent untuk dialokasikan guna penanganan wabah corona ini.

"Kita dukung pemerintah untuk menyediakan anggaran yang cukup untuk penanganan wabah Covid-19 ini. Selain itu, kita dorong pemerintah untuk segera melaksanakan UU No. 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan, sehingga penanganan Covid 19 akan lebih sistematis dan terstruktur," katanya.


0 Komentar