Penangkapan Ravio Patra Disebut karena Kritik Penanganan Corona

Dark Mode

More From Our Network

rowtvriaumandiriwartaekonomiteknologiId
Ilustrasi penangkapan. (FOTO: Shutterstock)

-

AA

+

Penangkapan Ravio Patra Disebut karena Kritik Penanganan Corona

Nasional | Jakarta

Kamis, 23 April 2020 14:32 WIB


JAKARTA, HALUAN.CO - Koalisi Tolak Kriminalisasi dan Rekayasa Kasus (Katrok) mengecam aksi penangkapan terhadap aktivis yang juga peneliti kebijakan publik, Ravio Patra. Penangkapan terhadap Ravio itu terjadi pada Rabu (22/4/2020) malam setelah nomor ponselnya diretas oleh pihak yang tidak dikenal. 

Mengapa ini penting:

• Penangkapan terhadap Ravio diduga terkait dengan kritik-kritik yang kerap dilayangkannya terhadap jalannya pemerintahan.

• Melalui akun twitter miliknya, @raviopatra, Ravio sempat mengkritik Staf Khusus Presiden, Billy Mambrasar, yang diduga kuat terlibat konflik kepentingan dalam proyek-proyek pemerintah di Papua.

"Kritik tersebut berkaitan dengan apa yang selama ini dikerjakan Ravio Patra, yaitu mendorong Indonesia untuk lebih transparan dan terbuka terutama karena tiga tahun terakhir Ravio aktif sebagai wakil Indonesia dalam Steering Committee Open Government Partnership (SC OGP)," kata Direktur Eksekutif SAFEnet, Damar Juniarto, yang juga tergabung dalam koalisi tersebut, melalui keterangan tertulisnya, Kamis (23/4/2020).

Konteks:

• Ravio dikabarkan ditangkap polisi pada Rabu (22/4 /2020) malam hari. Penangkapan itu dilakukan beberapa saat setelah ponsel miliknya diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

• Ravio sempat mengumumkan secara terbuka melalui akun @raviopatra di Twitter bahwa WhatsApp miliknya diretas dan dikendalikan oleh orang lain, dan meminta agar tidak ada yang mengontak WhatsApp-nya, tidak menanggapi pesan yang datang dari nomornya, dan meminta agar akunnya dikeluarkan dari berbagai WhatsApp Group.

Damar Juniarto: WhatsApp Ravio Patra Diretas

Tuntutan koalisi:

• Presiden Joko Widodo dan Kapolri Jenderal Pol Idham Azis segera melepaskan Ravio Patra, menghentikan proses kriminalisasi, dan juga menghentikan tindakan-tindakan pembungkaman kepada warga negara lainnya.

• Presiden dan Kapolri segera menghentikan upaya-upaya dari pihak tertentu untuk meretas gawai ataupun akun media sosial masyarakat yang kritis mendorong pemerintah untuk transparan dan bekerja dengan benar.

• Pemerintah harus memastikan setiap warga negara dilindungi oleh hukum dalam menikmati hak-hak yang dijamin oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

• Polri segera membongkar dan mengungkap siapa yang meretas HP Ravio Patra. Tentu kemampuan meretas tidak dimiliki oleh sembarang orang/instansi.

"Polri seharusnya menangkap pihak-pihak yang telah meretas Handphone Ravio dan menyebarkan hoax kerusuhan dengan menggunakan WA Ravio, bukan menangkap Ravio," tegas Damar.


0 Komentar