Pencekalan Harun Masiku, Imigrasi Belum Terima Surat dari KPK
Kantor Direktorat Jenderal Imigrasi. (Foto: Ist)

JAKARTA, HALUAN.CO - Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM belum belum menerima surat dari KPK untuk mencekal politisi PDI Perjuangan, Harun Masiku.

Kabag Humas Ditjen Imigrasi, Arvin Gumilang mengakui bahwa KPK merupakan salah satu pihak yang berhak memerintahkan mereka untuk mencegah seseorang ke luar negeri.

"Sampai saat ini kami belum menerima surat permintaan pencegahan dari KPK terhadap Harun Masiku," tegas Arvin Gumilang dikutip RRI, Senin (13/1/2020).

Menurut Arvin, pihak Imigrasi akan terus berkoordinasi dengan berbagai penegak hukum, termasuk dengan KPK.

Sebelumnyanya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyebutkan bahwa pihaknya menggandeng Ditjen Imigrasi untuk mencari Harun Masiku, salah satu tersangka kasus suap terkait proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI terpilih dari Fraksi PDIP periode 2019-2024.

"Kita masih melakukan pencarian terhadap yang bersangkutan dan kita terus berupaya keras untuk menangkap yang bersangkutan. Kita sudah melakukan komunikasi dengan para pihak aparat penegak hukum dan pihak imigrasi Kemenkumham," ucap Ketua KPK Firli Bahuri di Jakarta, Senin (13/1/2020).

Namun, Firli belum bisa menjelaskan lebih lanjut apakah lembaganya sudah meminta pihak imigrasi untuk melarang tersangka Harun bepergian ke luar negeri.

"Itu prosedur yang kita lakukan terhadap para tersangka karena pihak imigrasi yang paham terkait perlintasan orang masuk dan keluar Indonesia. Dulu juga kita lakukan terhadap para tersangka korupsi," ujar Firli.

Namun kemudian, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyatakan kader KPK membuka kemungkinan untuk memasukkan Harun dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) jika yang bersangkutan tidak segera menyerahkan diri ke KPK.

"Dengan imigrasi kami sudah koordinasi. Informasi yang kami terima malah memang sejak sebelum adanya tangkap tangan, yang bersangkutan memang sedang di luar negeri," ucap Ghufron di Jakarta, Senin.

Namun, lanjut dia, KPK membuka kemungkinan untuk memasukkan Harun dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) jika yang bersangkutan tidak segera menyerahkan diri ke KPK.

"Siang ini kami koordinasi dengan Menkumham untuk itu. Kami telah mengimbau kepada yang bersangkutan untuk segera menghadap ke KPK. Kalaupun tidak, nanti kita akan tetap cari dan kita masukkan dalam DPO," ujar Ghufron.