Pengamat: Jika e-KTP Sudah Berfungsi untuk Pemilu, KPU Layak Dibubarkan

Dark Mode

More From Our Network

rowtvriaumandiriwartaekonomiteknologiId
Gedung Komisi Pemilihan Umum. (Foto: Akurat)

JAKARTA, HALUAN.CO - Praktik "cawe-cawe" melanggar hukum di KPU Pusat dan Daerah berpotensi akan terus berlangsung sepanjang Pemilu Indonesia tidak menerapkan e-voting (pemungutan suara elektronik) berbasis data KTP elektronik atau e-KTP.

Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing mengatakan, jika Pemilu dan Pilkada masih memakai sistem lama, maka praktik korupsi masih bisa terjadi di semua aktivitas kepemiluan, termasuk Pilkada Serentak 2020.

"Karena itulah, kualitas demokrasi kita akan terus tercoreng karena ulah oknum-oknum yang berpengaruh, baik dari KPU itu sendiri juga dari kalangan aktor politik yang haus kekuasaan," ujar Emrus dalam keterangannya, Senin (13/1/2020).

Sebagai negara demokrasi, lanjut Emrus, kedaulatan politik rakyat mutlak mesti dijaga oleh para penyelenggara Pemilu dan peserta Pemilu selaku aktor politik.

Menyinggung perkara tindak pidana suap yang melibatkan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan, ia menyebutnya sebagai kejahatan luar bisa dalam berdemokrasi. Alasannya, ada upaya mentransaksikan suara rakyat dengan dana operasional yang mencapai Rp900 juta.

"Karena itu, negara harus mendesak, mendorong dan mendukung Kemendagri agar menyegerakan, paling tidak pertengahan Februari 2020, menuntaskan kepemilikan e-KTP bagi seluruh rakyat Indonesia," tegas Direktur Eksekutif Lembaga Emrus Corner itu.

Menurut Emrus, e-KTP dengan perangkat teknologinya merupakan tanda identitas tunggal warga negara yang bisa digunakan dalam semua aktivitas sosial, termasuk untuk e-voting pada setiap Pemilu.

"Jika E-KTP ini telah valid dan berfungsi maksimal untuk menyalurkan pilihan dalam suatu kepemiluan, saat itu KPU Pusat dan KPU Daerah dapat dibubarkan," tukas Emrus.


0 Komentar