Pengamat Kesehatan Publik: PSBB tidak Mempan Cegah Penyebaran Virus Corona

Dark Mode

More From Our Network

rowtvriaumandiriwartaekonomiteknologiId
I Ketut Swarjana. (Foto: Ist)

-

AA

+

Pengamat Kesehatan Publik: PSBB tidak Mempan Cegah Penyebaran Virus Corona

Health | Jakarta

Rabu, 01 April 2020 13:05 WIB


DENPASAR, HALUAN.CO - Pengamat kesehatan publik Dr. I Ketut Swarjana, SKM, MPh menilai kebijakan pemerintah menetapkan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat tidak akan mempan mencegah penyebaran virus corona atau Covid-19.

Menurut dia, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) masih sangat lemah di saat penyebaran virus semakin kencang.

"Upaya yang dilakukan pemerintah terkesan lembut," kata peraih doktor public health di Mahidol University, Bangkok itu, dikutp Balipost, Rabu (1/4/2020).

Dia mengutip UU No 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan yang menyebutkan bahwa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular/kejadian yang disebabkan oleh radiasi, pencemaran biologi, bioterorisme, dan lainnya yang menimbulkan potensi menyebar lintas wilayah/negara.

"Dari definisi ini, status darurat kesehatan masyarakat termasuk kebijakan lemah jika dibandingkan dengan kondisi riil di masyarakat saat ini," kata Ketut Swarjana.

Sedangkan soal PSBB, sesuai UU, hanya mengatur pembatasan kegiatan penduduk dalam suatu wilayah yang terjangkit penyakit agar tak menyebar kepada orang lain. Kebijakan ini, juga dinilai Ketut Swarjana, sebagai langkah kurang tegas.

Yang tepat menurut dia untuk kondisi saat ini yakni memberlakukan karantina wilayah secara total atau secara parsial.

Bali Bisa Jadi Episentrum

Dia mencontohkan di Bali sendiri. Warga Bali diimbau untuk tinggal, belajar dan bekerja di rumah.

Sementara pintu masuk Bali tetap dibuka. Orang mudik dari luar Bali juga dibebaskan atau sebaliknya.

Langkah ini, kata peraih doktor public health di Mahidol University, Bangkok itu, tak akan ada artinya bagi warga Bali yang sudah mau disiplin tingal di rumah.

“Sebab bolong-bolong, warga yang diduga pembawa virus masih bebas masuk Bali,” jelasnya.

Gubernur Bali kata dia, tidak cukup hanya mengimbau dan bersurat ke Menteri Perhubungan (Menhub) guna selektif dan memperhatikan migrasi pintu masuk Bali.

Seharusnya mendesak pemerintah pusat untuk menutup pintu masuk Bali bagi warga yang tak ada hubungannya dengan sirkulasi pangan, barang dan kesehatan.

“Selagi masih diberlakukan, langkah ini bertentangan dengan status Darurat Kesehatan Masyarakat. Sebab dalam kondisi darurat, semua komponen mengutamakan keselamatan kesehatan rakyat,” tegasnya.

PP PSBB Beri Kewenangan Pemerintah Daerah Membatasi Pergerakan Orang

Sebagai warga Bali, dia mengkhawatirkan, Bali akan menjadi episentrum Covid-19 seperti DKI Jakarta dan sekitarnya jika tidak segera ditangani dengan cepat.

"Bali akan menjadi episentrum COVID-19 tahap dua setelah Jakarta, Jabar, Banten dan sekitarnya. Ini patut dihindari, makanya perlu gerakan cepat dan tegas,” sarannya.

Seperti diketahui bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menetapkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, Selasa (31/3/2020).


0 Komentar