Penggunaan Kendaraan Pribadi Hanya untuk Kebutuhan Pokok saat PSBB

Dark Mode

More From Our Network

rowtvriaumandiriwartaekonomiteknologiId
Seorang warga melintas di depan videotron sosialisasi pencegahan COVID-19. (FOTO: Haluan.co/Fajar AM)

-

AA

+

Penggunaan Kendaraan Pribadi Hanya untuk Kebutuhan Pokok saat PSBB

Megapolitan | Jakarta

Jumat, 10 April 2020 07:44 WIB


JAKARTA, HALUAN.CO - DKI Jakarta secara resmi menjadi provinsi pertama di Indonesia yang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan mulai diberlakukan pada Jumat (10/4/2020) pukul 00.00 WIB tadi. 

Dalam PSBB ini, berbagai kegiatan dibatasi di DKI, termasuk transportasi umum maupun kendaraan pribadi. Untuk kendaraan pribadi, hanya diizinkan dalam keperluan memenuhi kebutuhan pokok saja.

Mengapa ini penting:

  • PSBB mengatur dan membatasi transportasi di Jakarta. Selama PSBB, kendaraan umum dibatasi kapasitasnya menjadi 50 persen. Waktu operasionalnya pun dibatasi dari pukul 06.00 sampai 18.00 WIB.
  • Kendaraan pribadi termasuk roda dua diizinkan untuk digunakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok, termasuk untuk kegiatan pemerintahan atau kegiatan swasta yang di dalam sektor-sektor yang dikecualikan.

"Jadi secara prinsip adalah dilarang bepergian menggunakan kendaraan kecuali untuk memenuhi kebutuhan pokok," kata Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, dalam konferensi pers di Balai Kota, Kamis (9/4/2020) malam.

Konteks:

  • Gubernur Anies Baswedan telah menandatangani Keputusan Gubernur Nomor 380 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB di DKI Jakarta. Adapun tata caranya dijelaskan dalam Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB dalam Penanganan COVID-19 di DKI Jakarta.
  • Berdasarkan Pergub tersebut, semua perkantoran dan sektor usaha dilarang beroperasi. Meski begitu, ada sejumlah sektor yang dikecualikan atau tetap bisa beroperasi.
  • Sektor yang dikecualikan yakni yang memberikan pelayanan terkait pertahanan dan keamanan, ketertiban umum, kebutuhan pangan, bahan bakar minyak dan gas, pelayanan kesehatan, perekonomian, keuangan, komunikasi, industri, ekspor dan impor, distribusi, logistik, dan kebutuhan dasar.
  • Peraturan soal transportasi selama PSBB merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berkala Besar untuk Penanganan COVID-19.
Terdampak COVID-19, Pelaku Usaha Pariwisata Dapat Insentif

Ketentuan kendaraan roda dua:

  • Angkutan roda dua ditetapkan tidak diperbolehkan untuk mengangkut penumpang saat PSBB, termasuk ojek konvensional dan ojek dalam jaringan (daring) atau online.
  • Kendaraan roda dua diizinkan untuk menjadi sarana angkutan, namun hanya dibolehkan angkutan untuk memenuhi kebutuhan pokok atau bekerja di sektor yang diizinkan. Selebihnya dilarang mengenakan roda dua.

Apa kata Anies: Karena Perhub merujuk kepada Permenkes sehingga ojek boleh untuk mengantarkan barang tetapi tidak untuk mengantarkan orang, apabila ada perubahan maka kita akan menyesuaikan di dalam peraturan Gubernur ini.


0 Komentar