Pengusul Ide Penambahan Masa Jabatan Presiden Tiga Periode, Ngawur!
Gedung MPR RI. (Foto: Kompas)

JAKARTA, HALUAN.CO - Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menganggap, wacana penambahan masa jabatan presiden tiga periode melalui amandemen terbatas UUD 1945, merupakan ide yang ngawur dan a-historis. 

Menurut dia, pengalaman pahit di bawah rezim orde lama dan orde baru sudah lebih dari cukup untuk tidak bermain-main dengan wacana penambahan masa jabatan presiden.

"Prinsip dasarnya kekuasaan itu harus dibatasi dan diawasi karena kekuasaan punya kecenderungan menyeleweng dan menyimpang. Pengawasan dan pembatasan adalah harga mati jika kita tidak ingin masuk ke dalam lobang yang sama 'rezim otoriter' masa lalu," ujar Pangi di Jakarta, Rabu (4/12/2019).

Pangi menilai, sikap terbuka Presiden Jokowi yang secara secara tegas menolak dengan keras ide ini, dan tampak tidak suka pada elite yang cari muka, patut didukung. 

"Karena, Pak Jokowi paling dirugikan dengan mencuatnya wacana ini," paparnya. 

Kendati demikian, ucapan Jokowi tidak cukup hanya dengan mengeluarkan pernyataan resmi, namun juga harus mengkonsolidasi kekuatan politik di bawah koalisi pemerintahannya. Jika tidak, sikap presiden akan cenderung dianggap tak konsisten dan menyimpan motif tertentu.

"Ide penambahan masa jabatan presiden tidak punya urgensi sama sekali, usulan ini adalah upaya 'cari muka' dari pendukung di lingkaran (inner circle) presiden untuk mencari perhatian. Namun di sisi lain ulah politisi 'caper' ini telah menampar muka dan mempermalukan presiden Jokowi," bebernya.

Oleh karena itu, menurut Pangi, ide semacam ini harus segera didiskualifikasi dari wacana dan perbincangan publik. 

"Kalau ide-ide ngawur semacam ini diabiarkan bising di panggung publik, tidak menutup kemungkinan amandemen konstitusi akan berjalan liar dan tidak terkendali dan justru sangat berbahaya karena menyasar isu-isu sensitif lainnya," tukasnya.