Penjelasan Mendagri Tito soal Status Ibu Kota Jakarta Berakhir Juni 2020
Mendagri Tito Karnavian. (FOTO: Antara)

JAKARTA, HALUAN.CO - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, meluruskan informasi soal status DKI Jakarta sebagai ibu kota negara yang disebut akan berakhir pada Juni 2020. Menurut Tito, informasi tersebut adalah tidak benar. 

"Tidak benar kalau seandainya dikatakan ibu kota negara Juni sudah pindah ke yang baru dan DKI bukan ibu kota negara," kata Tito di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (10/2/2020).

Informasi mengenai berakhirnya status DKI Jakarta sebagai ibu kota negara sebelumnya disampaikan oleh Ketua DPD Partai Gerindra DKI, M Taufik. Menurut Taufik, Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN) akan keluar pada Juni 2020 yang sekaligus mengakhiri status Jakarta sebagai ibu kota negara.

Namun, menurut Tito, perpindahan status DKI Jakarta sebagai ibu kota negara akan terjadi setelah wilayah Kalimantan Timur sudah siap secara fisik dan administrasi.

"Saya kira kesiapan manajemen administrasi dan lain-lain itu sudah siap, baru DKI berubah jadi yang lain. Itu pun kita masukkan regulasi Prolegnas 2020-2024," ungkap Tito.

Ketika ibu kota pindah, kata Tito, secara otomatis DKI Jakarta akan berubah menyandang statusnya. Pasalnya, tidak boleh ada dua wilayah yang memiliki status sama sebagai ibu kota negara.

"Prinsipnya, tidak mungkin ada IKN dua. Itu tidak mungkin," tegas Tito.

Kkun TMC Polda Metro Akhirnya Minta Maaf karena Salah Informasikan Banjir Jakarta

Sebelumnya, Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta, M Taufik, menyebut, status DKI Jakarta sebagai ibu kota negara akan berakhir pada Juni 2020. Hal itu, menurutnya, dikarenakan Undang-Undang Ibu Kota Negara akan keluar bulan tersebut.

"Insyaallah bulan Juni Jakarta tamat sebagai ibu kota negara," kata Taufik.