JAKARTA, HALUAN.CO - Pakar hukum dari Universitas Nusa Cendana di Kupang, Bernard L Tanya, mengatakan, pelaku penolakan terhadap jenazah COVID-19 bisa dipidana dengan pasal 178 KUHP dengan ancaman hukuman satu bulan penjara.

Mengapa ini penting:

• Perlu langkah tegas untuk menghindari munculnya penolakan jenazah pasien COVID-19, salah satunya dengan ancaman hukuman. Dalam pasal 178 KUHP, dijelaskan bahwa barang siapa dengan sengaja merintangi atau menyusahkan jalan masuk yang tidak terlarang ke suatu tempat pekuburan diancam dengan pidana penjara.
• Bila itu dianggap kurang, maka ada upaya tegas lain terhadap para penolak jenazah penderita COVID-19, yakni dengan menambahkan pasal 212, 213, dan 214 KUHP karena nekat berkerumun saat darurat pandemi COVID-19.

"Menghalangi jenazah yang akan dikuburkan bisa dipidana," kata Bernard saat diskusi hukum yang digelar Rumah Pancasila, di Semarang, Sabtu (11/4/2020).

Konteks: Muncul sejumlah penolakan warga terhadap jenazah pasien COVID-19. Terakhir, seorang perawat RS Dr Kariadi Semarang yang meninggal dunia dengan status positif corona ditolak pemakamannya oleh warga di Ungaran. Jenazah kemudian dimakamkan di makam ke luar RS Dr Kariadi di tempat pemakaman umum Bergota Semarang.

Penjelasan Bernard: Dalam penerapan pasal ini, kepolisian bisa langsung menindak secara hukum jika terjadi penolakan. Pasal 178 KUHP merupakan delik umum yang bisa ditindaklanjuti polisi tanpa adanya aduan.

"Tidak boleh ada penolakan terhadap jenazah yang akan dimakamkan. Polisi harus memberi shock therapy," tegasnya.

Protokol pemakaman jenazah:

• Ahli forensik Kepolisian Indonesia, Komisaris Besar Polisi Sumy Hastri, mengatakan, penanganan terhadap jenazah penderita Covid-19 sudah memiliki protokol khusus. Masyarakat tidak perlu khawatir akan tertular selama protokol itu dijalankan.
• Protokol itu yakni seperti dibungkus dengan plastik agar cairan dari dalam jenazah tidak keluar, dan kedalaman makam sampai 1,5 meter.
• Meski begitu, salah satu upaya yang dianjurkan untuk memastikan jenazah pasien korban COVID-19 tidak berisiko lagi yakni dengan dikremasi.

Virus Corona Bisa Menyerang Otak?

Penjelasan MUI soal hak mayat:

• Wasekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat Bidang Fatwa, Sholahuddin Al Ayyubi, mengingatkan tentang empat kewajiban orang hidup terhadap mayat. Empat kewajiban orang hidup itu yakni memandikan, mengafani, menyalati dan menguburkan.
• Sangat dianjurkan dalam mengurus jenazah agar dilakukan sesegera mungkin sehingga dapat lekas dimakamkan. Semakin cepat jenazah dikuburkan, maka akan semakin baik bagi sang mayat.
• Jika ditarik dalam konteks kasus COVID-19, sebaiknya masyarakat juga ikut menyegerakan pemakaman jenazah bukan malah menunda atau menolak pemakaman di wilayahnya. Pemakanam jenazah COVID-19 sejauh ini juga sudah sesuai protokol keselamatan sehingga tidak membahayakan.