Penyaluran Bahan Pokok Lewat Grab-Gojek Dicurigai Jadi Modus Korupsi Anggaran

More From Our Network

rowtvriaumandiriwartaekonomiteknologiId
Setneg membagikan nasi bungkus kepada para pengemudi ojek online. (FOTO: Haluan.co/Fajar AM)

JAKARTA, HALUAN.CO - Keputusan pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, yang mewajibkan perusahaan Grab dan Gojek untuk menyalurkan bantuan bahan pokok mendapatkan sorotan publik. 

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Jakarta, Trubus Rahadiansyah, curiga, keputusan itu akan dijadikan modus penyimpangan anggaran.

Mengapa ini penting:

  • Tidak ada landasan hukum yang mengatur soal kewajiban penyaluran bahan pokok melalui aplikasi Gojek dan Grab.
  • Pengemudi Gojek dan Grab bukan karyawan perusahaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Sehingga bantuan dari pemerintah muaranya hanya ke perusahaan, bukan pengemudi.

Konteks:

  • Pemerintah sedang menyusun rencana untuk memberikan bantuan kepada masyarakat miskin yang terdampak virus corona atau Covid-19. Terkait itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan akan menggunakan jasa aplikator Gojek dan Grab untuk membantu pemerintah menyalurkan bantuan tersebut.
  • Bantuan untuk masyarakat kurang mampu itu berasal dari dana perjalanan dinas baik luar maupun dalam negeri kementerian dan lembaga yang dibekukan. Diperkirakan dana yang akan dikucurkan adalah sekitar Rp40 triliun.

Apa yang dikhawatirkan:

  • Tidak ada dasar yang jelas dalam pemberian bantuan itu. Enggak ada payung hukumnya. Sehingga dicurigai ini dijadikan modus untuk melakukan penyimpangan anggaran. Apalagi, anggaran Rp401,5 triliun berdasarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo belum ada pengawasan. Di Pasal 27 juga tidak dianggap kerugian negara bila ada penyimpangan.
  • Bantuan ini dicurigai sebagai perselingkuhan penguasa dan pengusaha. Partai politik juga enggak mau ketinggalan karena memiliki kepentingan untuk Pilkada Serentak. Ada kemungkinan petahana memanfaatkan dana bansos untuk pilkada. Karena hampir semua dana bansos tidak bisa dipertanggungjawabkan dan tidak tepat sasaran.

Kritik ke pemerintah:

  • Ini kebijakan karena panik dan diskriminatif serta tidak melalui perhitungan yang matang terhadap dampak yang akan ditimbulkan.
  • Pemerintah terkesan memberikan perlakuan khusus kepada perusahaan Gojek dan Grab. Padahal, pengemudi bukan bagian dari karyawan mereka sehingga tidak berdampak dengan bantuan tersebut. Apalagi, pengemudi tidak dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013.
Kenapa Ojol 'Diistimewakan' Pemerintah?

"Harusnya moda transportasi yang berkaitan dengan publik seperti angkot, bus, Jak Lingko itu dibantu. Ini terkait dengan publik. Harus dibantu pemerintah. Persoalannya ya pengawasannya enggak ada. Kalau seperti yang disampaikan Pak Luhut, memang pemerintahan ini enggak terarah," kata Trubus.


0 Komentar