Penyesuaian APBD Diperpanjang, Pemda yang Bandel Penyaluran DAU/DBH akan Ditunda atau Dibatalkan

Dark Mode

More From Our Network

rowtvriaumandiriwartaekonomiteknologiId
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat melakukan kunjungan kerja ke Papua (Foto: Kemendagri)

-

AA

+

Penyesuaian APBD Diperpanjang, Pemda yang Bandel Penyaluran DAU/DBH akan Ditunda atau Dibatalkan

Ekonomi | Jakarta

Selasa, 14 April 2020 08:48 WIB


JAKARTA, HALUAN.CO - Pemerintah memperpanjang penyampaian hasil penyesuaian APBD dari paling lama tujuh hari dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah, diubah menjadi paling lama dua minggu setelah ditetapkannya keputusan bersama Mendagri dan Menteri Keuangan (Menkeu).

Mengapa ini penting: Pemerintah meminta pemerindah daerah baik itu provinsi, kabupaten dan kota melakukan realokasi anggarannya dan difokuskan pada penanganan COVID-19 di daerahnya masing-masing. Namun, hingga kini masih ada pemerintah daerah yang belum melakukan penyesuaian ABPD.

Konteks: Pemerintah memerlukan anggaran lebih untuk menangani COVID-19 di 34 provinsi, selain telah memangkas anggaran kementerian dan lembaga, pemerintah daerah juga perlu melakukan refocusing dan realokasi APBD untuk penanganan COVID-19. Karena itu, pemerintah daerah harus segera menyesuaikan APBD-nya

Apa katanya: “Kami ingin Pemda responsif untuk melakukan penanganan dan penyesuaian APBD. Ini kerja orkestra, kita harus sinergi, kerjasama, untuk melakukan penanganan COVID-19, dan kita harus memastikan semua daerah satu visi untuk hal itu,” kata Mendagri, Senin (13/4/2020).

Keputusan bersama dua menteri: Hal ini tertuang dalam poin kedelapan Keputusan Bersama Mendagri Tito Karnavian dan Menkeu Sri Mulyani Indrawati dengan Nomor 119/2813/SJ, Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional, ditandantangani keduanya pada 9 April 2020.

Dalam Keputusan Bersama tersebut juga diatur mengenai pelaksanaan dan pengawasan penyesuaian APBD Tahun Anggaran 2020, yakni:

  • Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) secara berjenjang melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan keputusan bersama;
  • Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota agar melakukan pengawasan terhadap proses penyesuaian APBD Tahun Anggaran 2020 di masing-masing daerah.
  • Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri dan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyesuaian APBD Tahun Anggaran 2020.
Anggaran Daerah yang Dialihkan untuk Penanganan COVID-19 Capai Rp 85 Triliun

Penundaan penyaluran DAU: Bagi kepala daerah yang belum juga menyampaikan laporan hasil penyesuaian APBD, Menteri Keuangan setelah mendapatkan pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri melakukan penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) dan atau Dana Bagi Hasil (DBH) sampai dengan disampaikannya laporan dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

  • Penundaan penyaluran DAU dan/atau DBH dilakukan sampai dengan kepala daerah menyampaikan laporan hasil penyesuaian APBD kepada Menteri Keuangan.
  • Bila sampai akhir Tahun Anggaran 2020 daerah yang dikenakan penundaan penyaluran DAU dan/atau DBH tidak menyampaikan laporan hasil penyesuaian APBD, maka besaran DAU dan/atau DBH yang ditunda tersebut tidak dapat disalurkan kembali pada daerah yang bersangkutan.

“Ini juga merupakan kepastian dan penegasan payung hukum bagi daerah untuk segera melakukan penyesuaian APBD untuk aspek kesehatan, ekonomi, dan jaring pengamanan sosial/social safety net untuk masyarakat yang terdampak COVID-19,” ujar Mendagri.

Bagaimana selanjutnya: Dalam keputusan bersama tersebut juga diatur lebih teknis penyesuaian anggaran dimaksud, termasuk melakukan penyesuaian target pendapatan daerah dalam APBD.

  • Dengan ditandatangani dan ditetapkannya Surat Keputusan bersama tersebut, maka daerah diberikan waktu hingga 14 hari atau 2 (minggu) untuk segera melakukan rasionalisasi dan refocusing APBD untuk penanganan COVID-19.
  • Hingga kini berdasarkan data Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) baru sekitar 93 persen pemerintah daerah provinsi, kabupaten kota yang telah melakukan penyesuian APBD.
  • Anggaran penyesuian APBD provinsi, kabupaten dan kota untukpenanganan COVID-19 saat ini sudah mencapai Rp 85 triliun.

0 Komentar