Perampingan Eselon di Pemerintah Mulai Berlaku 2020, Begini Langkah Konkret Menyikapinya

BREAKING
NEWS

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Penajam Paser Utara, Surodal Santoso. (Foto: Elshinta.com)

PENAJAM PASER UTARA, HALUAN.CO - Rencana perampingan eselon di pemerintahan mulai berlaku pada 202 mendatang. Kementerian/Lembaga serta pemerintah daerah (pemda) diminta mengambil langkah konkret terkait kebijakan tersebut.

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Penajam Paser Utara, Surodal Santoso mengatakan, hal tersebut tertuang dalam surat edaran Kempan RB.

"Perampingan eselon itu akan diterapkan pada pertengahan 2020," kata Surodal Santoso seperti dilansir Antara, Selasa (10/12/2019).

Langkah konkret yang dilakukan BKPP Kabupaten Penajam Paser Utara yakni dengan memulai pemetaan ratusan pegawai administrator dan pengawas sebagai persiapan kebijakan itu.

Pemetaan pegawai administrator dan pengawas, menurut dia, dilakukan di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) atau dinas pemda.

"Kami memetakan pegawai administrator dan pengawas sebagai persiapan perampingan eselon paling lambat di akhir Desember 2019," ujarnya.

Perampingan birokrasi tersebut pasti berdampak pada penghapusan jabatan eselon III dan IV di masing-masing SKPD. Nantinya para pejabat eselon tersebut akan menjadi pejabat fungsional.

Sedikitnya 612 pegawai administrator dan pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara akan dipetakan dengan adanya kebijakan perampingan eselon tersebut.