Perludem Minta Perppu Pilkada Bisa Terbit Sebelum Akhir Mei 2020
Ilustrasi pemilu. (FOTO: Antara)

JAKARTA, HALUAN.CO - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) meminta agar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang untuk penundaan Pilkada serentak bisa diterbitkan sebelum akhir Mei 2020.

Karena, menurut Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini, penundaan beberapa tahapan pilkada serentak yang telah diberlakukan KPU berakhir pada bulan tersebut.

Mengapa ini penting:

  • Perppu akan menjadi landasan hukum yang kuat untuk melakukan penundaan Pilkada 2020.
  • Penyelenggara pemilu tidak dapat menunda seluruh tahapan pilkada tanpa menggunakan Perppu.

Konteks: Mewabahnya Covid-19 di Indonesia belum bisa diprediksi kapan akan berakhir. Sehingga penyelenggaraan pilkada harus menyesuaikan sampai Covid-19 di Indonesia sudah benar-benar tertangani.

"Memang lebih baik kalau pelaksanaan pilkada itu betul-betul diselenggarakan setelah penanganan Covid-19 ini tuntas, dan setidaknya pada pertengahan tahun 2021, itu kondisi idealnya," kata Titi di Jakarta, Sabtu (4/4/2020).

Menunggu Koruptor Berucap: Terimakasih Corona!

Apa sarannya: Aturan dalam Perppu nantinya tidak dibuat seperti Undang-undang Pilkada yang mengatur hari pemilihannya secara spesifik

"Jadi cukup disebutkan Pilkada 2020 ditunda untuk kemudian waktunya akan menyesuaikan dengan penanganan Covid-19," kata Manager Program Perludem, Fadli Ramadhanil.

Alasannya:

  • Penyelenggara pemilu dapat mempersiapkan pilkada di 270 daerah dengan baik jika hari pemilihannya tidak diatur secara spesifik.
  • Pandemi Covid-19 belum bisa diprediksi masa berakhirnya, sehingga dikhawatirkan aturan secara spesifik nantinya malah membuat penyelenggaraan kembali terhambat.

0 Komentar