Pernah Tolak RUU KPK, Kenapa Kini Syamsuddin Haris Mau Jadi Anggota Dewas?

Dark Mode

More From Our Network

rowtvriaumandiriwartaekonomiteknologiId
Anggota Dewan Pengawas KPK, Syamsuddin Haris. (FOTO: Kompas)

-

AA

+

Pernah Tolak RUU KPK, Kenapa Kini Syamsuddin Haris Mau Jadi Anggota Dewas?

Nasional | Jakarta

Jumat, 20 Desember 2019 22:28 WIB


JAKARTA, HALUAN.CO - Syamsuddin Haris menjadi salah satu dari lima orang yang dilantik Presiden Joko Widodo sebagai anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siang tadi, Jumat (20/12/2019). 

Peneliti senior LIPI itu dikenal sebagai salah satu tokoh yang kerap menyoroti sejumlah kebijakan yang dianggapnya kurang tepat. Bahkan, dirinya pernah menolak revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang di dalamnya memuat soal keberadaan Dewas KPK.

Sikap penolakan terhadap revisi UU KPK itu disampaikan civitas LIPI dalam konferensi pers di kantor LIPI, Jakarta, pada 10 September 2019 lalu.

Saat itu, pernyataan sikap civitas LIPI disampaikan oleh salah seorang peneliti, Dian Aulia. Sementara Syamsuddin Haris juga turut hadir saat itu dan menyoroti soal rendahnya kehadiran anggota DPR dalam proses pengesahan revisi UU KPK.

BACA JUGA: Dilantik Jokowi Hari Ini, Berikut Lima Anggota Dewas KPK

Ada 10 poin dalam revisi UU KPK yang ditolak oleh LIPI saat itu, salah satunya soal keberadaan Dewan Pengawas KPK.

Lalu, kenapa kini Syamsuddin Haris mau jadi anggota Dewas KPK?

Saat ditanya lagi soal itu, Haris, sapaan akrabnya mengakui bila pernah mengkritik revisi UU KPK, termasuk keberadaan Dewas. Namun, menurutnya, kala itu dirinya beranggapan bahwa Dewas akan dibentuk oleh DPR RI.

"Tapi belakangan berubah (pandangan) sebab dibentuk oleh presiden," kata Haris di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (20/12/2019).

Dengan keberadaan Dewas yang dibentuk langsung oleh presiden, kata Haris, justru akan menjadi momentum untuk menegaskan komitmen pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi.

"Saya pikir ini peluang bagus Presiden Jokowi untuk menunjukkan komitmennya dalam pemberantasan korupsi. Sebab bagaimanapun bapak presiden berulang kali mengatakan itu bahwa dia komit pemberantasan korupsi atau penegakan pemerintah bersih. Cuma memang waktu UU KPK direvisi tampaknya beliau tidak bisa menghindar sebab semua parpol mendukung revisi itu," paparnya.


0 Komentar