Perpres Baru, Ketua KPAI Terima Gaji Rp26 Juta Perbulan

More From Our Network

rowtvriaumandiriwartaekonomiteknologiId
Ketua dan para Komisioner KPAI. (Foto: Okezone)

JAKARTA, HALUAN.CO - Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 85 Tahun 2019 tentang Hak Keuangan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Dalam Perpres itu, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota KPAI diberikan hak keuangan setiap bulannya.

"Pajak penghasilan atas hak keuangan bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," bunyi Pasal 3 Perpres ini dikutip dari laman Setkab, Sabtu (4/1/2020).

Besaran hak keuangan Ketua KPAI tercatat sebesar Rp26.250.000, Wakil Ketua sebesar Rp24.063.000 dan anggota sebesar Rp21.875.000.

Menurut Perpres ini, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota KPAI yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) diberhentikan sementara sebagai PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PNS yang diberhentikan tidak diberikan penghasilan sebagai PNS. "Pegawai Negeri Sipil yang tidak diberikan penghasilan sebagai Pegawai Negeri Sipil diberikan hak keuangan sebagaimana dimaksud," bunyi Pasal 4 ayat (3) Perpres ini.

Pada saat Perpres ini mulai berlaku, Perpres Nomor 37 Tahun 2005 tentang Honorarium Bagi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota KPAI, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

"Peraturan ini berlaku mulai tanggal diundangkan," bunyi Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2019, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 26 Desember 2019


0 Komentar