PHK Sudah Capai 1,2 Juta dan Pemerintah yang Gagap
Pasar Tanah Abang yang menjadi lokomotif perekonomian di Jakarta lumpuh selama corona mewabah. (Foto: Haluan.co/Fajar AM)

JAKARTA, HALUAN.CO - Badai pemutusan hubungan kerja (PHK) tak bisa dihindari menyusul mewabahnya virus corona baru (COVID-19) yang telah menjadi pandemi dunia. Perusahaan dari yang kelas rumahan hingga yang menggurita melakukan pengetatan keuangan dengan ajian pamungkasnya: PHK.

Mengapa ini penting: Mungkin banyak yang beranggapan bahwa untuk apa perusahaan swasta dibantu toh mereka sudah untung selama ini. Untuk apa membantu swasta toh mereka sudah kaya. Memang mereka sudah kaya tetapi bila perusahaan partikelir tidak dibantu dan diberi insentif dampaknya meluas ke masyarakat mulai dari soal penganguran, kemiskinan, ekonomi nasional bangkrut dan mungkin saja terjadi kejahatan dan kerusuhan.

Konteks: Sampai saat ini sudah terjadi PHK besar-besaran di sejumlah provinsi di Jawa dan dipastikan merembet ke wilayah lain. Kemenakertrans mencatat selama wabah corona sudah 1,2 juta buruh yang terkena PHK.

  • Dari catatan Data dari Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta, terdapat 162.416 pekerja kena PHK.
  • Provinsi Jawa Barat sementara tercatat 5.047 buruh dan Jawa Tengah sebanyak 24.240 karyawan dipecat.
  • Di Jawa Timur berdasarkan laporan dari Pemprov Jatim sampai Rabu (8/4/2020), telah menyebabkan 17.228 pekerja dirumahkan dan 3.132 pekerja dari 49 perusahaan diberhentikan. Kemudian juga ada total 1.631 pekerja migran Indonesia terdampak yang berencana tidak kembali ke negara tempat bekerja maupun habis masa kontraknya.

Katanya: "Kas perusahaan saat ini hanya mampu bertahan hingga setidaknya Juni mendatang. Banyak bisnis yang sudah tidak beroperasi sama sekali, seperti bioskop, salon dan tempat bermain anak," kata Ketua Umum Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah seperti dikutip DW Indonesia.

Bukti bisnis ritel kolaps: Baru-baru ini viral video karyawan Ramayana Plasa Depok, Jawa Barat, yang menangis meraung-raung. Mereka histeris karena perusahaan secara tiba-tiba menutup operasional sebagai dampak langsung wabah COVID-19 yang sepi pengunjung. Bukan hanya itu yang menyebabkan mereka menangis karena manajemen juga memutuskan Ramayana hengkang dari Depok untuk selamanya--paling tidak dari Plasa Depok.


Pendapat pengamat: Ekonom Indef, Bhima Yudhistira dalam situasi seperti ini tidak bisa pengusaha dibiarkan mencari jalan sendiri. Peran negara sangat dibutuhkan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bisa memberikan aturan atau rambu-rambu bagi perbankan untuk mendorong memberikan keringanan kredit dan bunga bagi perusahaan. "Uang yang biasanya untuk bayar cicilan itu dialihkan untuk membayar gaji atau THR para pekerja," ujarnya.

Saran Indef: Pemerintah bisa memberikan stimulus lebih besar tetapi tidak hanya kepada pengusaha tetapi untuk rakyat Indonesia. Selain seharusnya memberikan gratis listrik air dan internet seharusnya juga pemerintah mengikat pengusaha dengan perjanjian yang ketat. "Pengusaha dapat stimulus tetapi tidak melakukan PHK," ujarnya. "Perjanjian itu tidak ada di Indonesia sehingga stimulus banyak diberikan tetapi PHK-nya 1,2 juta orang," tambah Bhima.

Kartu prakerja apakabar: Kartu prakerja yang dijanjikan Presiden Jokowi yang diharapkan dapat menolong para korban PHK sampai saat ini masih belum jelas mekanismenya. Program yang sedianya dimulai pendaftaran 9 April malah molor pada 11 April 2020 dengan alasan masih ada kendala teknis pada website prakerja.go.id.

Sedianya pemerintah akan menyediakan alokasi dana 5,6 juta orang korban PHK dan pekerja informal sebesar Rp1 juta per bulan dari tadinya hanya Rp650 ribu.


0 Komentar