Pilkada Akhirnya Sepakat Ditunda 9 Desember 2020, dengan Catatan Pandemi COVID-19 Berakhir Mei!
Mendagri Tito Tito Karnivan menggelar Rapat Kerja dengan Komisi II DPR membahas penundaan Pilkada Serentak 2020 melalui video conference (Foto: Kemendagri)

JAKARTA, HALUAN.CO - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Komisi II DPR sepakat pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 yang seharusnya digelar pada 23 September ditunda hingga 9 Desember 2020, bukan ditunda pada 2021. Opsi tersebut dipilih, asalkan pandemi COVID-19 tersebut berakhir pada akhir Mei, sehingga tahapan Pilkada 2020 bisa dilanjutkan.

Mengapa ini penting. Pemerintah menyetujui penundaan yang diusulkan oleh KPU atas pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, yang seharusnya dilaksanakan pada 23 September 2020. Keputusan itu diambil dalam Rapat Kerja antara Mendagri dengan Komisi II DPR melalui video conference.

Konteks: Pemerintah telah menetapkan Pandemi COVID-19 sebagai bencana nasional non-alam dan masa tanggap darurat COVID-19 ditetapkan berakhir pada 29 Mei 2020. Namun, apabila pandemi COVID-19 tersebut berlanjut, maka Pilkada Serentak tidak bisa digelar pada 9 Desember 2020.

Apa katanya: "Kita bisa mengambil opsi optimis, yakni Pilkada digelar pada bulan Desember 2020, dengan harapan situasi COVID-19 ini sudah selesai," kata Mendagri, Tito Karnavian di Jakarta, Selasa (14/4/2020).

Usulan penundaan Pilkada: Pemerintah dan DPR membuka pintu penundaan pilkada 2020 jika dampak virus Corona tidak kunjung berakhir dengan opsi revisi undang-undang terbatas atau peraturan pemerintah pengganti undang undang (Perppu).

Empat tahapan yang ditunda KPU yaitu, pelantikan panitia pemungutan suara (PPS), verifikasi syarat dukungan calon perseorangan, pembentukan petugas pemutakhiran data pemilih, serta pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.

Dalam Raker tersebut, KPU mengusulkan tiga opsi jadwal penundaan Plkada Serentak 2020:

  • Optimis Pilkada Serentak 2020 digelar pada 9 Desember 2020
  • Pilkada Serentak 2020 dimundurkan dan digelar pada 1 April 2021.
  • Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 dimundurkan selama satu tahun dan digelar pada September 2021.

Pendapat Mendagri: Mendagri Tito Karnavian menyetujui opsi usulan KPU, Pilkada digelar 9 Desember 2020. Opsi ini merupakan opsi optimis karena telah tersedianya anggaran Pilkada serentak 2020 untuk tahun anggaran 2020 pada APBD 270 daerah yang akan pilkada. Dengan demikian anggaran Pilkada 2020 tetap pada posisi saat ini dan tak ada realokasi.

  • Harapannya masalah COVID-19 akan selesai sesuai tenggat waktu masa tanggap darurat pada 29 Mei 2020, sehingga pelaksanaan sisa tahapan Pilkada yang belum tuntas dan yang dilaksanakan dapat dilanjutkan kembali oleh KPU .
  • Jika masa tanggap darurat COVID-19 selesai, Pemerintah, DPR dan Penyelenggara Pemilu menggelar raker lagi untuk memutuskan, apakah pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 digelar pada 9 Desember, atau ditunda lagi sesuai opsi lainnya.

"Kalau tidak bisa (digelar pada 2020) maka pada 2021, tapi harus ada kesepakatan antara penyelenggara Pemilu, pemerintah dan DPR. Jadi di akhir masa tanggap darurat Covid-19 atau setelah tanggal 29 Mei 2020, harus ada pertemuan lagi," ujarnya.

Perludem Minta Perppu Pilkada Bisa Terbit Sebelum Akhir Mei 2020

Pendapat DPR: Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tanjung mengatakan, berdasarkan Putusan MK Nomor: 55/PUU-XII/2019 dan evaluasi terhadap keserentakan Pemilu pada Tahun 2019, Komisi II DPR RI mengusulkan agar pelaksanaan Pilkada kembali disesuaikan dengan masa jabatan 1 (satu) Periode 5 (lima) Tahun, yaitu di 2020, 2022, 2023, 2025 dan seterusnya.

"Sebab, hal ini nantinya menjadi bagian dalam Revisi Pasal 201 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilukada untuk masuk ke dalam Perppu, yang sampai saat ini Pemerintah belum berpendapat apapun," kata Doli Kurnia.

  • Putusan MK tersebut berkaitan langsung dengan substansi UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemlilu. Putusan MK tersebut berimplikasi kepada desain pemilu dan pilkada secara lengkap, sehingga tak bisa serta merta hanya mengubah keserentakan Pilkada.
  • Substansi tersebut lebih tepat menjadi materi simplikasi UU Pemilu yang juga masuk dalam prolegnas 2020.
  • Opsi-opsi keserentakan dalam putusan ada lima opsi dan bahkan terbuka opsi lainnya sepanjang masih sejalan dengan putusan MK.
  • Sehingga materi tersebut harus dilakukan simulasi secara tepat dan terukur terkait masa depan desain pemilu di Indonesia.

Bagaimana selanjutnya: Pemerintah, DPR dan Penyelenggara Pemilu sepakat menunggu masa Pandemi COVID-19 selesai, sehingga sisa tahapan pilkada serentak bisa dilanjutkan atau tidak pada 2020 ini.

"Fokus utama kita sekarang adalah bagaimana penanggulangan penyebaran COVID-19 dan mengatasi berbagai dampak COVID-19. Seluruh elemen bangsa saat ini kita sinergikan bersatu melawan COVID-19," pungkas Mendagri Tito Karnavian.

Rapat Kerja Mendagri dengan Komisi II DPR yang digelar pada 14 April ini agendanya melanjutkan rapat kerja tanggal 8 April 2020.

Rapat kerja ini juga, diikuti oleh dihadiri Ketua KPU, Arief Budiman, Ketua Badan pengawas Pemilu (Bawaslu), Abhan dan Plt Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Muhammad.


0 Komentar