Pilkada Serentak 2020 Resmi Ditunda Hingga 2021, Penundaannya akan Ditetapkan dalam Perppu

More From Our Network

rowtvriaumandiriwartaekonomiteknologiId
Ilustrasi Pilkada 2020 (Foto: Harianhaluan.com)

JAKARTA, HALUAN.CO - Komisi II DPR menyepakati usulan penundaan Pilkada Serentak 2020 setelah rapat kerja dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (30/3/2020).  

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR Arwani Thomafi. "Semua sepakat pilkada ditunda," kata Wakil Ketua Komisi II DPR Arwani Thomafi di Jakarta.

Menurut Arwani, penundaan tersebut akibat wabah virus Corona (Covid-19) yang makin meluas di Indonesia.

Penundaan pelaksanaan pilkada tersebut meliputi tahapan pilkada serentak 2020, baik yang belum selesai maupun yang belum dapat dilaksanakan, termasuk tahapan pemungutan suara.

Terkait sampai kapan pilkada serentak ditunda, Arwani mengatakan, nantinya hal tersebut akan dibicarakan lebih lanjut.

"Nanti akan diputuskan oleh KPU, pemerintah, DPR. Kita tidak ada yang tahu sampai kapan pendemi Covid-19 ini akan berakhir," ujarnya.

Arwani mengungkapkan, Komisi II DPR meminta kepada pemerintah agar segera menyiapkan payung hukum dalam bentuk Perppu.

Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua DPR lainnya, Yaqut Cholil Qoumas.

"Mekanismenya (penundaan) akan menggunakan perppu," ucap Yaqut.

Terkait sampai kapan penundaannya, Yaqut mengungkapkan, hal itu akan dibicarakan lebih lanjut. Namun, ia menilai penundaan paling logis dilakukan hingga tahun depan.

"Antara bulan Juni-September (2021), tergantung perkembangan penanganan wabah Covid-19," katanya.

Ia juga mengungkapkan, tidak ada satu pun fraksi yang menolak penundaan tersebut. Prinsipnya, semua fraksi setuju untuk menunda pelaksanaan pilkada.

"Semua setuju. Kita semua konsentrasi dan fokus menghadapi pandemi," ucap politikus PKB itu.

Sering Promosikan Istri, Walikota Lampung Bakal Dilaporkan ke KASN

Anggota KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan, dalam Rapat Kerja dengan Komisi II DPR, KPU menyampaikan tiga pilihan penundaan Pemilihan kepala daerah serentak 2020 akibat tertundanya tahapan karena wabah COVID-19 kepada pemerintah.

"Dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kemendagri dan Komisi II DPR RI sore tadi, KPU menyampaikan tiga opsi penundaan Pilkada 2020," kata Pramono.

Pilihan pertama, katanya, hari pemilihan Pilkada ditunda menjadi 9 Desember 2020 jika harus menunda tahapan selama 3 bulan. Berarti tahapan yang berhenti (ditunda) bisa dilanjutkan setelah masa tanggap darurat selesai tepat waktu 29 Mei 2020.

Kemudian opsi kedua, pilkada ditunda selama 6 bulan atau hari pemilihannya akan digelar pada 17 Maret 2021 atau pilihan ketiga yakni penundaan 12 bulan dan hari pemilihannya akan berlangsung pada 29 September 2021.

"Pada prinsipnya semua pihak (komisi II, Mendagri, Bawaslu, dan DKPP) setuju Pilkada serentak 2020 ditunda. Namun belum sampai pada kesimpulan kapan ditundanya," lanjutnya.

Hal itu, menurut Pramono, karena masih muncul beberapa pendapat yang berbeda dari beberapa elemen terkait pengambil kebijakan.

"Namun yang sudah mulai mengerucut bahwa tampaknya Pilkada 2020 tidak bisa dilaksanakan pada tahun 2020," ucapnya.

Kemudian mengenai keputusan soal opsi-opsi yang akan oleh KPU, Pemerintah dan DPR menurut dia akan diputuskan pada pertemuan berikutnya.

Pemerintah, DPR dan KPU menurut dia sepakat penundaan perlu diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, sebab revisi undang-undang dengan seituasi saat ini tidak bisa dilaksanakan.


0 Komentar