PKS Resmi Usulkan Pembentukan Pansus Jiwasraya dan Interpelasi BPJS Kesehatan
Konperensi pers Fraksi PKS mengenai kasus Jiwasraya dan BPJS Kesehatan (Foto: Haluan.co/Jimmy Ratag)

JAKARTA, HALUAN.CO - Fraksi PKS DPR RI secara resmi menggalang pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Jiwasraya dan Interpelasi BPJS Kesehatan dengan membubuhkan tanda tangan dukungan. 

Sebanyak 50 Anggota Fraksi PKS membubuhkan tanda-tangan antara lain Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, Aboe Bakar Alhabsy, Sukamta, Ledia Hanifa, dan Netty Prasetiyani.

PKS ingin mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di kasus Jiwasraya. Sementara dalam kasus BPJS Kesehatan, pemerintah dinilai melanggar kesepakatan dengan DPR untuk tiidak menaikkan iuran pada 1 Januari 2020.

"Ini adalah bagian dari ingin mengungkap persoalan ini apa sih akar masalahnya, apa sih yang sesungguhnya terjadi secara terang benderang. Ini karena menyangkut jiwasraya ini kan iuran uang warga, jumlahnya Rp 13 triliun. Belum lagi Asabri, belum lagi yang lainnya. Kita ingin ungkap," kata Ketua F-PKS DPR RI Jazuli Juwaini di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (15/1/2020).

Menurut Jazuli, pembentukan panja untuk kasus Jiwasraya tidak akan sekuat Pansus yang bisa menjangkau lintas komisi. Dengan dibentuk pansus, Jazuli berharap kasus Jiwasraya bisa diungkap secara lebih komprehensif.

"Cuma kan masalahnya kita ingin lebih objektif. Panja ini kan daya kekuatannya tidak seluas pansus. Pansus ini kan akan melintasi berbagai macam komisi, lembaga, dan kementerian terkait nantinya. Kalau bicara panja bisa saja panja itu tentu haknya fraksi-fraksi, tetapi kami sebagai salah satu fraksi mengusulkan akan lebih komprehensif kalau dibentuknya itu melalui pansus," jelasnya.

Eks Dirut Jiwasraya Hendrisman Rahim Ditetapkan sebagai Tersangka

Jazuli mengatakan pihaknya berharap pemerintah mendukung pembentukan pansus Jiwasraya. Pembentukan pansus ini ditegaskan Jazuli bukan untuk menjatuhkan pemerintah.

"Justru harusnya pihak pemerintah mendukung ada pansus ini, supaya justru akan terungkap. Kalau pemerintah umpamanya tidak terkait, kenapa harus keberatan? Kita bukan urusan menjatuhkan pemerintah atau apa, ndak ada urusan. Kita ingin uang rakyat ini ke mana, apa masalahnya, dan seterusnya," ucap Jazuli.

Usulan pansus dan interpelasi ini itu juga ditandatangani oleh para pimpinan fraksi dan anggota F-PKS lainnya. Jazuli mengatakan pihaknya juga akan berkomunikasi dengan fraksi-fraksi lain untuk menyetujui usulan pansus ini.

"Maka kita hari ini menandatangani usulan pansus. Setelah itu kita akan berkomunikasi dengan fraksi-fraksi, kita akan mengajak bersama-sama menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan rakyat ini di ruang parlemen ini," kata Jazuli.

Sementara itu, Sekretaris F-PKS Ledia Hanifa menjelaskan pentingnya pansus dibandingkan panja untuk kasus Jiwasraya. Menurut Ledia, pansus dinilai lebih sesuai karena kasus Jiwasraya bersifat kompleks.

"Mekanisme panja tidak memadai karena kasus Jiwasraya bersifat multidisiplin dan kompleks, sehingga membutuhkan Pansus. Selain itu mekanisme Pansus dipandang juga lebih sesuai karena terdapat sejumlah Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang juga berwenang mengawasi permasalahan Jiwasraya, seperti Komisi XI yang membidangi Keuangan, Komisi VI terkait BUMN, Komisi III terkait Penegakan Hukum, dan juga Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN)," jelas Ledia.