Politik Dinasti Jokowi dalam Pilkada 2020
Pangi Syarwi Chaniago (Foto: dok. Pribadi)

Politik dinasti pada dasarnya sudah mengakar kuat di Indonesia mulai dari dinasti Soekarno, Soeharto, hingga SBY.

KELUARGA Presiden Jokowi akan meramaikan pesta demokrasi Pilkada Serentak 2020 di sejumlah daerah, putra pertama Jokowi yakni Gibran Rakabuming Raka, Menantu Jokowi Bobby Afif Nasution yang menikah dengan Kahiyang Ayu, Wahyu Purwanto adalah suami dari adik kandung Jokowi dan Dolly Sinomba Siregar adalah paman dari Bobby Nasution.

Masuknya nama putra sulung dan menantu serta besan presiden Jokowi dalam bursa calon kepala daerah 2020 menjadi sorotan publik. Pasalnya ini adalah fenomena baru dalam varian politik dinasti di Indonesia, di mana untuk pertama kalinya keluarga presiden yang masih menjabat ikut serta dalam perhelatan kontestasi elektoral Pilkada Serentak 2020.

Sebagai presiden yang masih menjabat, semestinya keluarga inti presiden harus menjaga jarak dari politik praktis, berupaya menghindari konflik kepentingan dan potensi penyalahgunaan kekuasaan serta memanfaatkan pengaruh presiden (cotail effect) untuk kepentingan pribadi terkait kontestasi yang akan mereka ikuti.

Di sisi lain, memang secara hukum tidak ada aturan yang dilanggar dan membatasi siapa pun termasuk anak/keluarga presiden sekali pun untuk terlibat dalam politik praktis. Namun tersandera soal etika dan kepatutan, semestinya harus dipertimbangkan matang, jangan terkesan seperti fenomena “politik aji mumpung” kebetulan bapak lagi jadi presiden.

Politik dinasti pada dasarnya sudah mengakar kuat di Indonesia mulai dari dinasti Soekarno, Soeharto, hingga SBY namun untuk Jokowi adalah eksperimen awal membangun trah dinasti politiknya. Pertanyaannya adalah apakah Jokowi sudah menyiapkan infrastruktur untuk menopang politik dinastinya?

Jika tidak dipersiapkan dengan matang, bisa saja eksperimen politik dinasti Jokowi ini hanya ajang kelinci percobaan. Kalau seandainya gagal misalnya, maka sama saja mempermalukan dan menggerus legitimasinya sebagai presiden RI.

Jika Jokowi menggantungkan harapan pada PDIP sebagai infrastruktur politiknya maka bisa menjadi dilema. Elite PDIP akan mempersempit ruang geraknya, kalau pun dibuka akan menghambat dinasti politik yang sudah dibangun, sebab ketua umum partai lain juga sedang menyiapkan trah dinasti politiknya, selain langkah ini akan melahirkan konflik internal yang merusak tradisi meritokrasi, memprioritaskan figur kader internal yang sudah berdarah-darah membesarkan partai.

Inilah buah simalakamanya, jika Jokowi mempersiapkan infrastruktur politik dan penopang lain untuk membangun dinasti politiknya, maka beliau akan distempel menyalahgunakan kekuasaannya.

Jokowi tidak akan membiarkan putra dan menantunya berjuang sendiri, tidak tega melihat mereka kalah dalam kontestasi elektoral, tentu hal tersebut bisa memalukan Jokowi.

Beratnya lagi, misalnya kalau di tengah jalan terjadi penyalahgunaan dan penyimpangan keuangan negara alias tindak pidana korupsi yang dilakukan anak presiden sebagai kepala daerah, pertanyannya siapa yang berani melawan anak presiden?

Kita sama-sama mahfum dengan realitas hukum masih tunduk pada kehendak kekuasaan, posisi ranjang kekuasaan masih di atas hukum, alhasil penegakan hukum berjalan tidak normal karena adanya intervensi kekuasaan, alasannya demi menyelamatkan citra presiden dan seterusnya.

Ini yang barangkali kita maksud lebih besar aspek mudaratnya dari pada manfaatnya terkait emberio politik dinasti yang sedang dipersiapkan presiden Jokowi.


*Penulis Pangi Syarwi Chaniago, Analis Politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting