PP PSBB Beri Kewenangan Pemerintah Daerah Membatasi Pergerakan Orang

Dark Mode

More From Our Network

rowtvriaumandiriwartaekonomiteknologiId
Presiden Jokowi (Foto: Istana)

-

AA

+

PP PSBB Beri Kewenangan Pemerintah Daerah Membatasi Pergerakan Orang

Nasional | Jakarta

Rabu, 01 April 2020 11:28 WIB


JAKARTA, HALUAN.CO - Presiden Jokowi telah menandatangani Peraturan Pemerintah terkaitan penanganan penyebaran virus corona atau Covid-19 di Indonesia, Selasa (31/3/2020).

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) itu terdiri dari tujuh pasal.

PP PSBB itu memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk membatasi pergerakan orang dan barang dalam upaya pencegahan penyebaran virus corona di daerah tersebut atas persetujuan Menteri Kesehatan. Hal tersebut diatur pada pasal 2 ayat 1 PP tersebut.

Namun pembatasan itu harus didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, teknisoperasional, pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan (pasal 2 ayat 2).

Pada Pasal 3 juga disebutkan bahwa PSBB) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. jumlah kasus dan atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah.

b. terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain.

Pasal 4(1) disebutkan bahwa PSBB paling sedikit meliputi:

a. peliburan sekolah dan tempat kerja;

b. pembatasan kegiatan keagamaan; c. pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitasumum.

Pembatasan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b harus tetap mempertimbangkan kebutuhan pendidikan, produktivitas kerja, dan ibadah penduduk.

Indonesia Jangan Tambah Utang LN, Lebih Baik Berutang kepada Warga Sendiri

Kemudian pada Pasal 3 (3) secara tegas disebutkan bahwa pembatasan kegiatan tersebut dengan memperhatikan pemenuhan kubutuhan dasar penduduk.

Pada penjelasan PP itu secara eksplisit disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "kebutuhan dasar penduduk" antara lain kebutuhan pelayanan kesehatan, kebutuhan pangan, dan kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnya.


0 Komentar