PPATK Bisa Dipidana Buka Temuan Kepala Daerah Cuci Uang di Kasino

Dark Mode

More From Our Network

rowtvriaumandiriwartaekonomiteknologiId
Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik

JAKARTA, HALUAN.CO - Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bisa dipidana karena membeberkan temuan ada oknum kepala daerah melakukan mencuci uang lewat kasino atau tempat judi ke publik.

"Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, tugas PPATK itu sebagai lembaga intelijen keuangan" jelas Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik dalam keterangan tertulis, Senin (16/12/2019) malam.

Karena temuan PPATK itu merupakan produk intelijen, terang Akmal, maka tidak boleh dibuka dan disampaikan selain kepada aparat penegak hukum (APH).

"Aparat penegak hukum yang akan follow up dengan giat penyelidikan. Tidak langsung penyidikan untuk klarifikasi informasi intelijen tersebut. Karena belum tentu salah atau pidana. Maka jika PPATK membocorkan data rahasia perbankan dapat dipidana," tegas Akmal.

Dia menyebutkan, Pasal 12 ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 2010 yang melarang PPATK memberitahukan laporan transaksi keuangan mencurigakan yang akan atau telah dilaporkan kepada PPATK secara langsung atau tidak langsung dengan cara apa pun kepada pengguna jasa atau pihak lain.

Sementara ayat (5) mengatur ancaman pidana maksimal lima tahun dan denda maksimal Rp1 miliar.

BACA JUGA: PPATK Ungkap Modus Pencucian Uang Kepala Daerah Lewat Kasino

Temuan PPATK, kata Akmal, akan ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Merekalah yang punya kewenangan untuk meneruskan atau menghentikan kasus tersebut berdasarkan penyelidikan.

PPATK, kata dia, bahkan tidak boleh membeberkan hasil temuan mereka ke Kemendagri. Meskipun, Kemendagri punya kewenangan sebagai pembina pemerintahan daerah.

"Maka PPATK tidak boleh juga memberikan data detail ke Kemendagri yang bukan aparat penegak hukum. Hanya bisa memberi gambaran umum sesuai dengan yang ada di media," paparnya.

Sementara itu Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Bahtiar menyerahkan sepenuhnya ke PPATK terkait kasus dugaan oknum kepala daerah cuci uang di kasino data transaksi keuangan PPATK bersifat rahasia.

"Kami (Kemendagri) serahkan kepada PPATK dan Aparat Penegak Hukum, apabila terdapat unsur pelanggaran hukumnya, karena data transaksi keuangan sifatnya rahasia sehingga bukan ranahnya Kemendagri," kata Bahtiar, Senin (16/12/2019).

Ia juga mengatakan, Mendagri mempersilahkan kepada aparat penegah hukum, apabila terdapat temuan dan unsur pelanggaran dari segi hukum.

"Prinsipnya Mendagri mempersilakan aparat penegak hukum menyelidiki temuan rekening kasino di luar negeri, apabila terbukti milik kepala daerah yang memenuhi unsur pelanggaran hukumnya," katanya.


0 Komentar