Presiden Donald Trump Dimakzulkan oleh DPR AS
Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. (FOTO: REUTERS)

JAKARTA, HALUAN.CO - House of Representatives (HOR) atau DPR Amerika Serikat (AS), memakzulkan Presiden AS Donald Trump melalui pemungutan suara atau voting yang digelar pada Rabu (18/12/2019) waktu setempat. 

Lembaga itu sepakat bahwa Trump telah menyalahgunakan kekuasaannya menekan Pemerintah Ukraina serta menghalangi upaya penyelidikan Kongres.

Dari hasil voting di DPR AS, dihasilkan suara 230 berbanding 197, yang menganggap Trump menyalahgunakan kekuasaan.

Kemudian pada sesi pemungutan suara kedua, sebanyak 229 anggota DPR AS sepakat Trump telah menghalangi upaya Kongres dan 198 lainnya memilih tidak sepakat.

Voting pemakzulan terhadap Trump digelar setelah melalui perdebatan panjang antara Partai Demokrat dan Partai Republik.

Partai Demokrat yang mendominasi parlemen berhasil mengumpulkan suara untuk memakzulkan Trump atas dua artikel pelanggaran, yakni penyalahgunaan kuasa dan upaya menghalangi Kongres.

Hasil keputusan itu akan menjadi dasar sidang pemakzulan Trump di Senat yang didominasi oleh Partai Republik. Sidang Senat AS pada bulan berikutnya akan memberi keputusan akhir soal pemakzulan Trump.

Hasil dua sesi pemungutan suara itu telah melampaui batas suara minimal yang harus diperoleh untuk memakzulkan Trump, yaitu 216 suara.

Ketua DPR AS, Nancy Pelosi, pun langsung mengesahkan hasil dua sesi pemungutan suara, tersebut. Ia kemudian mengumumkan sidang ditunda dan akan kembali dilanjutkan pada Kamis pagi pukul 09:00 waktu setempat.

Langkah DPR AS itu membuka jalan bagi pelaksanaan sidang lanjutan pemakzulan Trump oleh Senat pada Januari nanti.

Dalam sesi pemungutan suara pertama pada Rabu malam waktu AS, Trump diduga telah menyalahgunakan kekuasaannya dengan menekan Pemerintah Ukraina untuk menyelidiki Joe Biden, calon presiden dari Partai Demokrat yang akan menjadi pesaing utama sang petahana.

Tak hanya itu, Trump juga diduga terlibat menyebarkan kabar bahwa Demokrat bersekongkol dengan Ukraina untuk ikut campur pada pemilihan umum 2016.

Partai Demokrat mengatakan bahwa Trump menahan dana bantuan keamanan senilai 391 juta US dolar bagi pemerintah Ukraina untuk memerangi kelompok separatis yang didukung Rusia. Trump juga diduga memaksa Kiev untuk ikut campur dalam pemilu 2020 dengan menyelidiki Biden.

Sementara itu, sesi pemungutan suara kedua menduga Trump telah menghalangi upaya penyelidikan Kongres dengan mengarahkan pejabat dan lembaga di bawah kekuasaannya agar tidak mematuhi panggilan DPR untuk memberikan kesaksian serta menyerahkan dokumen terkait dugaan pemakzulan.

Walaupun demikian, Trump menyangkal telah melakukan pelanggaran itu dan menyebut upaya pemakzulan terhadapnya sebagai tindakan yang dibuat-buat.

Sumber: Reuters