Presiden Pimpin Ratas Evaluasi Penerapan PSBB di Beberapa Wilayah

Dark Mode

More From Our Network

rowtvriaumandiriwartaekonomiteknologiId
Presiden Joko Widodo melakukan rapat terbatas penerapan PSBB (Foto: detik.com)

-

AA

+

Presiden Pimpin Ratas Evaluasi Penerapan PSBB di Beberapa Wilayah

Health | Jakarta

Senin, 20 April 2020 13:25 WIB


JAKARTA, HALUAN.CO - Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas untuk mengevaluasi penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di beberapa wilayah di Indonesia. Evaluasi dilakukan secara lebih detail untuk mengetahui kekurangan pelaksanaan PSBB.

Mengapa ini penting: Penerapan PSBB di Jakarta dan Bodetabek ternyata belum efektif untuk mengurangi jumlah pasien positif COVID-19. Masyarakat masih banyak melakukan pelanggaran PSBB, mulai dari tidak memakai masker, menjaga jarak dan lain-lain. Pada 19 April 2020, data penambahan jumlah kasus positif di Jakarta 108 orang

Konteks: PSBB yang sudah diberlakukan tidak efektif untuk menekan jumlah peningkatan dan penyebaran COVID-19, karena tidak ada sanksi tegas bagi pelanggar PSBB.

"Apa katanya: "Hari ini saya ingin ada evaluasi, terutama dari apa yang telah kita kerjakan dalam menanganai Covid-19. Evaluasi PSBB ini dilakukan secara lebih detail. Kekurangannya apa? Plus minus apa? Sehingga bisa kita perbaiki," kata Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (20/4/2020).

Rapat terbatas: Presiden Jokowi memimpin rapat terbatas (ratas) dengan tema "Laporan Tim Gugus Tugas Covid-19" melalui video conference bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin, para menteri Kabinet Indonesia Maju serta Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Corona (Covid-19). Rapat itu juga dihadiri Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo.

Penerapan PSBB: Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 yang ditandatangani Presiden Jokowi pada tanggal 31 Maret 2020. Dalam peraturan tersebut diatur penerapan PSBB harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.

PSBB di Jakarta Belum Efektif Turunkan Angka Kasus COVID-19

Daerah yang sudah disetujui terapkan PSBB: Pemerintah hingga kini sudah menyetujui penerapan PSBB di 2 provinsi dan 18 kabupaten/kota.

⦁ Provinsi DKI Jakarta.

⦁ Provinsi Jawa Barat diberlakukan Zona Bodebek (Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi dan Kota Depok), Zona Bandung Raya ( Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi dan Kabupaten Sumedang)

⦁ Provinsi Banten diberlakukan di Kota Tangerang Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan.

⦁ Provinsi Riau diberlakukan di Kota Pekanbaru.

⦁ Provinsi Sulawesi Selatan diberlakukan di Kota Makassar.

⦁ Provinsi Sumatera Barat.

⦁ Provinsi Jawa Tengah diberlakukan di Kota Tegal.

⦁ Provinsi Kalimantan Selatan di Kota Banjarmansin.

⦁ Provinsi Kalimantan Utara di Kota Tarakan.

Daerah yang ditolak terapkan PSBB: Daerah yang ditolak permohonan PSBB-nya karena belum memenuhi kriteria.

⦁ Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara.

⦁ Kabupaten Fakfak dan Kota Sorong, Papua Barat.

⦁ Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

⦁ Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur.

"Saya ingin tekankan pada provinsi, kabupaten, dan kota mengenai pentingnya pengujian sampel secara masif, kemudian diikuti pelacakan yang progresif dan pengisolasi yang terpapar dengan ketat," ungkap Presiden.

Bagaimana selanjutnya: Harus terus-menerus ditekankan pada seluruh daerah. "Sekali lagi pengujian sampel yang masif, pelacakan yang agresif dan isolasi yang ketat," kata Presiden menegaskan.


0 Komentar