Presiden Teken Inpres dan Keppres untuk Penanganan COVID-19

Dark Mode

More From Our Network

rowtvriaumandiriwartaekonomiteknologiId
Presiden Joko Widodo (Foto: Istimewa)

JAKARTA, HALUAN.CO - Presiden Joko Widodo telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Selain itu, Jokowi juga meneken Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 9 tahun 2020 tentang tentang Perubahan atas Keppres Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19

"Kemarin sudah keluar Inpres tentang refocusing dan realocation anggaran agar dikonsentrasikan ke upaya menangani masalah corona," ujar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, melalui video conference dengan sejumlah media, Senin (23/4/2020).

Mahfud juga menyebutkan, Keppres untuk mengatasi Covid-19 juga sudah dikeluarkan, yakni Keppres Nomor 9 tahun 2020. Keppres tersebut, kata dia, merupakan penyempurnaan dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

"Penyempurnaan gugus tugas sehingga lebih melibatkan banyak kementerian. Kemudian Inpresnya itu tentang tata cara dan pemberian izin realokasi anggaran," kata dia.

"Dalam hal ini, Gubernur selaku wakil pemerintah pusat, agar melakukan koordinasi, pengawasan dan supervisi terhadap kabupaten dan kota sampai tingkat pedesaan demi memastikan daerah sungguh siap hadapi situasi yang ada" dorongnya.

Terlebih dalam situasi saat ini, perhatian khusus pada tenaga kesehatan yang berada di garda depan, mendesak dibutuhkan. Ketersediaan APD hingga fasilitas kesehatan yang memadai, perlu jadi perhatian pemerintah agar tak perlu tenaga kesehatan mengalami kesulitan dalam memenuhi tanggungjawabnya.

Jokowi Sebut Klorokuin Bukan Obat Utama Corona

Pihaknya menyesalkan, beberapa tenaga kesehatan dan masyarakat harus meninggal karena situasi ini. Untuk itu pemerintah dari pusat hingga daerah perlu melakukan koordinasi intensif dan mengelola anggaran bersama untuk mengatasi penyebaran COVID-19.

Selain itu, pihaknya mendorong agar perlu juga dilakukan pengawasan terpadu dari tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota hingga tingkat RT. Sebab masyarakat pada tingkat desa hingga RT perlu lebih sigap menyikapi situasi ini, agar tak justeru menimbulkan kepanikan.

"Semangat gotong royong masyarakat perlu didorong oleh pemerintah daerah, agar mata rantai penyebaran COVID-19 dapat segera kita putus," tandasnya.


0 Komentar