Program Kartu Prakerja Dinilai Cocok Buat Menteri dan Presiden yang Mau Pensiun!
Petugas menata paket makanan yang siap didistribusikan dari Dapur Umum Kemensos. (Foto: Haluan.co/Fajar AM)

JAKARTA, HALUAN.CO - Program kartu prakerja dinilai tidak memberi manfaat kepada masyarakat yang terkena dampak pandemi virus Corona (COVID-19), khususnya para karyawan yang terkena pemutusan hubugan kerja (PHK). Karena, program ini hanya berupa pelatihan-pelatihan yang belum dibutuhkan masyarakat.

Mengapa ini penting: Masyarakat, maupun para pekerja yang di PHK sekarang ini membutuhkan dana tunai maupun sembilan bahan pokok (Sembako) untuk keberlangsungan hidup mereka, bukan pelatihan online dari program Kartu Prakerja.

"Kartu pekerja tidak menolong para pekerja, tapi sangat menguntungkan kepada pejabat negara seperti staf khusus melenial dan menteri kordinator ekonomi. Sekali lagi, kartu pekerja tidak cocok buat pekerja, cocok," kata Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi kepada Haluan.co, Senin (20/4/2020).

Konteks:

• Perpres 54/2020 tentang perubahan postur APBN 2020 sebagai peraturan turunan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19, tanpa melalui proses pembahasan di DPR.

• Ruangguru, perusahaan milik stafsus Presiden Jokowi, ditunjuk pemerintah sebagai aplikator Kartu Prakerja yang merupakan program dari Kemenko Perekonomian dengan nilai proyek sebesar Rp 5,6 triliun.

Kartu prakerja tak relevan:

• Pemerintah harusnya membuat sebuah program yang relevan dengan keadaan saat ini.

• Program kartu pekerja dinilai hanya menguntungkan para pejabat.

• DPR didorong, bukan hanya mengkritisi tapi, mendesak program ini dihapus.

  • Partai-partai diluar Golkar harus curiga, kenapa Ketua Umum Golkar yang juga Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, begitu ngotot menerapkan Kartu Prakerja.

Kritik Indef:

  • Anggaran untuk pelatihan baiknya dialihkan untuk bantuan pekerja yang kena PHK dan itu jauh lebih wise (bijaksana).
  • Jika kondisi sudah normal, tak ada lagi krisis, pemerintah boleh memulai program-program pelatihan.
  • Pelatihan dan metodenya diupayakan berbentuk offline, bukan online.
  • Pelatihan, selain waktu yang kurang hebat, modelnya ke depan harus disesuaikan dengan karakteristik pekerja yang mau ditingkatkan kualitasnya.

"Sangat sayang kalau anggaran itu hanya untuk pelatihan saja. (Masyarakat) pasti pelatihannya bisa, karena cuma lihat di website, tahu-tahu oke, terbuka tahu-tahu dia dapat sertifikat kan, tapi itu sebenarnya tidak bisa merubah apa-apa," kata ekonom dari Indef, Tauhid Ahmad.

Rakyat Butuh Makan, Bukan Pelatihan

Kecurigaan DPR:

• Istana menunjuk 8 mitra perusahaan berbasis daring, yang salah satunya (Ruangguru) merupakan milik salah satu Stafsus Jokowi.

• Program kartu Prakerja Jokowi ini terkesan sebagai program bagi-bagi uang untuk pengusaha pelatihan digital, yang ikut vendor program prakerja tersebut.

• Sepertinya program ini ada pembelokan. Karena, tidak semua uang dibagi kepada rakyat pencari kerja, tetapi Rp1 juta ditahan dan langsung dialokasikan untuk pelatihan digital.

• Sulit menghindari kesan bahwa ini menjadi bagi-bagi uang Rp5,6 triliun kepada para pengusaha digital.

• Harga kursus yang diberikan juga tergolong mahal.

• Materi yang disediakan tak sepadan dengan harga yang dipatok. Padahal, banyak kursus serupa yang bisa diakses gratis di internet.

• Seharusnya program tersebut hanya bernilai beberapa ratus miliar dan tak sampai Rp5,6 triliun jika melihat modal materi dan pelaksanaanya.

• Kursus ini tidak memberikan jaminan penerima program prakerja mendapat pekerjaan atau membuka lapangan pekerjaan sendiri. Potensi kembali nganggur sangat terbuka kemungkinan.

• Pemerintah tidak sensitif dengan kesulitan rakyat di tengah pandemi.

• Pemerintah diminta jangan seenaknya penggunaan APBN itu untuk keuntungan sendiri.

• Program ini bukan pelatihan karena hanya disediakan bahan untuk diunduh penggunanya.

"Masa harga bahan sampai sejuta per orang. Kalau diakses 3,5 juta orang kan sudah Rp3,5 triliun itu harga mendownload materi itu," kata anggota DPR dari Fraksi PKS, Sukamta.


0 Komentar