PSBB di Jakarta Bakal Diperpanjang, Apakah Akan Efektif?
Kota Bogor bersiap menerapkan PSBB. (FOTO: Haluan.co/Fajar AM)

JAKARTA, HALUAN.CO - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengindikasikan PSBB di Jakarta akan diperpanjang menyusul masih tingginya angka penularan dan kasus positif virus corona atau COVID-19.

Dalam Permenkes No. 9/2020, PSBB berlaku selama 14 hari tetapi dapat diperpanjang kembali. Indikasi perpanjangan waktu itu disampaikan Anies dalam rapat virtual dengan Timwas COVID-19 DPR RI, Kamis (16/4/2020).

Mengapa ini penting:

  • Pemberlakuan PSBB di DKI selama 14 hari sejak 10-23 April belum cukup berhasil untuk menerapkan social distancing kepada seluruh warganya dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19. Pasalnya, masih banyak warga DKI yang tetap bekerja dan beraktivitas seperti keadaan normal.
  • Setidaknya ada beberapa faktor yang menyebabkan PSBB belum berhasil di Jakarta. Di antaranya masyakat tidak disiplin dan masih beraktifitas di luar rumah, banyak perusahaaan yang tidak libur, angkutan umum massal seperti KRL masih beroperasi, kebijakan antar-instansi dan lembaga masih tidak sejalan.

"Dalam pelaksanaan PSBB tidak akan berhasil tanpa ada kepastian terhadap nasib masyarakat terdampak langsung seperti pekerja harian, kompensasi terhadap kantor, pabrik dan perusahaan yang semuanya terdampak (di luar 10 sektor yang diizinkan) baik yang terjadi di Jakarta maupun Bodetabek (Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi)," kata pengamat perkotaan dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga, kepada Haluan.co, Jumat (17/4/2020).

Konteks:

  • Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengindikasikan akan memperpanjang pemberlakuan PSBB guna memutuskan rantai penyebaran virus corona (COVID-19) di wilayah Jakarta dan sekitarnya.
  • PSBB diperpanjang karena belum bisa memastikan hingga kapan wabah COVID-19 akan berlangsung karena di seluruh dunia pun belum selesai menangani virus corona itu. Jakarta harus bersiap untuk menghadapi periode yang panjang terkait penyebaran, penanganan COVID-19 maupun penerapan PSBB.
  • PSBB di Jakarta diterapkan 10 April sampai dengan 24 April 2020. Hingga 16 April 2020, tercatat 2.670 kasus positif COVID-19 untuk wilayah DKI Jakarta.

Bagaimana agar PSBB efektif:

  • Fokus dulu pada kawasan kelurahan yang paling tinggi penyebarannya dengan ketat menerapkan PSBB. Lakukan tes cepat, tindakan cepat bagi yang positif dan PDP COVID-19.
  • Fokuskan bansos tepat sasaran kepada masyarakat terdampak parah sehingga ada jaminan mereka tidak perlu keluar rumah.
  • Fokuskan pada kantor, pabrik, dan perusahaan yang terdampak parah, apalagi yang terkena PHK. Bagaimana kompensasi baik kepada kantor atau pabrik maupun karyawan yang terdampak sehingga ada kepastian.
  • Pemerintah juga harus memberikan terobosan penyediaan lapangan kerja apa saja yang dapat dikerjakan dari rumah kepada masyarakat terdampak, sehingga meskipun tetap di rumah, mereka tetap bisa produktif menghasilkan pendapatan bagi keluarga.

"Memaksa masyarakat tetap di rumah harus diimbangi dengan kegesitan pemerintah untuk membantu mereka. Tanpa ada kepastian bantuan, masyarakat tetap akan terpaksa keluar rumah bekerja untuk mencari pendapatan untuk menghidupi keluarga," ujar Nirwono.

Jangan beri izin perusahaan:

  • Anggota Komisi IX DPR RI yang juga Wakil Presiden KSPI, Obon Tabroni, mempertanyakan Kementerian Perindustrian yang memberikan izin kepada beberapa perusahaan tertentu untuk tetap berproduksi dalam situasi pandemi corona ini. Pasalnya, beberapa perusahaan yang dinilai tidak strategis masih tetap diizinkan berproduksi.
  • Pasar-pasar kecil ditutup, pedagang tidak boleh berjualan, akses transportasi dibatasi. Tetapi pabrik dibebaskan tetap berjalan. Ini enggak logis.
  • Jika perusahaan masih berjalan, maka buruh-buruh harus datang ke pabrik. Maka kerumunan orang, baik di jalan (angkutan umum) dan tempat kerja tidak terhindarkan.

"Mestinya yang dilakukan saat ini adalah mengurangi aktivitas dan mobilitas. Kalau perusahaan masih dibolehkan beroperasi, lantas apa urgensinya PSBB?" tanya Obon.

Para kepala daerah minta KRL dihentikan:

  • Juru bicara Kementerian Perhubungan, Adita Irmawati mengatakan, sesuai Peraturan Pemerintah no 21 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar, Peraturan Menteri Kesehatan No 9 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Perhubungan no 18 tahun 2020, pada wilayah yang sudah ditetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), dilakukan pengendalian transportasi untuk mencegah penyebaran Covid-19.
  • Yang ditekankan adalah melakukan pembatasan, bukan menutup atau melarang sama sekali untuk melayani kegiatan-kegiatan yang dikecualikan. Misalnya: membatasi jumlah penumpang untuk menjaga jarak, membatasi jam operasional dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan menempatkan petugas yang akan mengawasi pelaksanaan physical distancing.

"Sambil menunggu hasil hasil pembahasan, sampai dengan 17 April KRL tetap beroperasi dengan jadwal pagi mulai pukul 05.00 wib dari Bodetabek sampai dengan petang pukul 18.00 wib," kata Adita.

Tipu Muslihat Cina Sang Juru Selamat

PSBB efektif bila diterapkan secara nasional:

  • Penerapan kebijakan PSBB akan lebih efektif apabila dilakukan pemerintah secara nasional atau menyeluruh. Untuk daerah yang mungkin jumlah kasus masih kecil atau sama sekali tidak ada, maka penerapan PSBB bisa dilakukan dulu sampai 50 persen pada tahap awal. Setelah itu secara berkala dilakukan peningkatan bertahap sehingga upaya pemutusan penularan COVID-19 bisa efektif.
  • Penerapan PSBB tidak perlu menunggu izin Menteri Kesehatan (Menkes) karena memperlambat proses penanganan di masing-masing daerah. Apalagi, World Health Organization (WHO) sudah menyatakan Indonesia terburuk di Asia Tenggara.
  • Kebijakan PSBB secara nasional bertujuan memangkas segala birokrasi guna memastikan efektivitas pemutusan mata rantai virus di masyarakat dapat berjalan. Pelaksanaan dan pedoman PSBB yang diminta oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) berupa kajian dan data hanya memperlambat penanganan saja.

"Orang Kemenkes kan sudah punya data," kata Ahli epidemiologi dari Universitas Indonesia (UI) dr Pandu Riono.


Penulis: Tio Pirnando


0 Komentar