PSBB di Jakarta Dinilai Tak Efektif Menghentikan Penyebaran COVID-19

Dark Mode

More From Our Network

rowtvriaumandiriwartaekonomiteknologiId
Calon penumpang KRL Commuter Line menumpuk di Stasiun Bogor, Jawa Barat, Senin pagi (13/4/2020). (Foto: Antara)

-

AA

+

PSBB di Jakarta Dinilai Tak Efektif Menghentikan Penyebaran COVID-19

Megapolitan | Jakarta

Selasa, 14 April 2020 15:52 WIB


JAKARTA, HALUAN.CO - Anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay menilai pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta tidak akan efektif menghentikan penyebaran virus corona jenis baru atau COVID-19.

Mengapa ini penting: Sejak aturan PSBB itu diterapkan tanggal 10 April lalu, aktivitas masyarakat di luar rumah masih ramai. Setiap pagi orang menumpuk dan mengantri untuk masuk KRL.

Konteks: Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/239/2020 tentang penetapan PSBB di DKI Jakarta. Keputusan Menkes itu dalam rangka memutus atau mencegah penyebaran COVID-19.

Apa katanya: "Saya merasa PSBB ini tidak akan efektif. Tidak ada bedanya dengan sebelum status PSBB diberlakukan," kata Saleh Daulay, Selasa (14/4/2020).

Bagaimana Selanjutnya:

• PSBB hanya akan efektif jika semua pihak taat untuk menjaga jarak, tidak berada di kerumunan, tidak pergi ke keramaian, serta semua pihak memiliki kesadaran agar sedapat mungkin bekerja dari rumah.

• Di negara lain, aturan “stay at home” benar-benar ditegakkan. Jika ada yang melanggar diberikan sanksi dan denda. Mereka yang tidak mampu, dibantu pemerintah untuk menutupi kebutuhannya.

• Di Indonesia yang taat pada aturan PSBB hanyalah sekolah, perguruan tinggi, pertunjukan budaya, konser, olahraga dan kantor-kantor pemerintah. Ada juga sebagian kegiatan keagamaan. Di luar itu, warga masyarakat masih tetap melakukan aktivitas sebagaimana biasanya.

Legislator Protes Nafkah Guru Dipotong Buat Penanganan COVID-19

“Jangan sampai kegiatan keagamaan dilarang, sementara kegiatan lain diperbolehkan. Itu sama dengan melindungi sebagian, membiarkan sebagian. Di samping tidak adil dan juga dapat mencelakakan banyak orang,” tegasnya.

Sarannya:

• Meminta pemerintah untuk tegas dan ketat dalam menegakkan aturan PSBB agar semua masyarakat mematuhinya.

• Pemerintah pun tak boleh menutup mata untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama pemberlakuan PSBB.

• Mereka yang memang kurang mampu harus dibantu. Anggaran yang ada harus dialokasikan untuk membantu mereka.

Sikap Gubernur DKI Jakarta:

• Masih tingginya mobilitas masyarakat masuk Jakarta karena masih adanya perusahaan yang belum menerapkan sistem bekerja dari rumah atau work from home (WFH).

• Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengancam perusahaan yang tetap nekat buka selama PSBB akan diberikan sanksi tegas.

• Hanya ada 11 sektor usaha yang masih diizinkan beraktivitas selama PSBB, yaitu kesehatan, bahan pangan, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, kebutuhan sehari-hari, dan pelayanan dasar.

"Kami akan melakukan tindakan tegas. Bisa berbentuk evaluasi atas izin usaha, izin usaha akan dievaluasi dan bila melakukan pelanggaran dan itu berulang terus maka akan kita cabut izin usahanya," tegas Anies.


0 Komentar