PSBB Tak Akan Berarti Jika Mudik Tetap Dibiarkan

Dark Mode

More From Our Network

rowtvriaumandiriwartaekonomiteknologiId
Ratusan kendaraan pemudik yang akan menyeberang ke pulau Sumatera antre memasuki kapal di Pelabuhan Merak, Banten, Kamis (30/5/2019). (Foto: Antara).

-

AA

+

PSBB Tak Akan Berarti Jika Mudik Tetap Dibiarkan

Nasional | Jakarta

Rabu, 15 April 2020 19:19 WIB


JAKARTA, HALUAN.CO - Anggota DPR Fadli Zon menilai penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tidak akan berarti dalam mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19 jika tidak ada pelarangan mudik.

Mengapa ini pentingan: Otoritas keagamaan di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia, sudah melahirkan sejumlah fatwa tegas melarang atau membatasi ibadah-ibadah keagamaan yang diikuti jamaah dalam jumlah besar dalam upaya mencegah penyebaran COVID-19, namun belum ada larangan terkait soal mudik.

Konteks: Pemerintah telah menetapkan status PSBB di wilayah DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek).

Apa katanya: "Saya heran, kenapa sejauh ini pemerintah masih tarik ulur soal mudik ini. Masyarakat dibuat bingung oleh berbagai pernyataan yang saling bertentangan soal mudik ini oleh pejabat-pejabat pemerintah pusat," kata Fadli Zon di Jakarta, Rabu (15/4/2020).

Mudik memang telah menjadi tradisi turun-temurun. Tiap tahun, lebih dari 19 juta orang pulang kembali ke kampung halaman.

Jumlah pemudik jauh lebih kolosal dibanding jemaah ibadah haji yang diikuti total 2,4 juta orang.

Meskipun sudah menjadi tradisi, mudik bukanlah ibadah yang wajib dilakukan. Sementara ibadah-ibadah keagamaan wajib saja sudah menyesuaikan diri dengan kondisi kedaruratan.

Kasus COVID-19 Tembus 5.136 Orang dalam 24 Jam Terakhir

Semestinya soal mudik ini lebih mudah dibatasi dan dikontrol pemerintah. Syaratnya hanya butuh sikap tegas dari pemerintah alias tidak mencla mencle.

Dengan adanya larangan tegas dari Pemerintah, diharapkan pandemi ini dapat segera diatasi.

Pandangan ulama:

• Sekjen MUI sudah mengeluarkan pernyataan tegas, mudik tahun ini di tengah pandemi adalah haram. Sejumlah MUI daerah juga sudah mengeluarkan fatwa larangan mudik.

• Demikian juga Muhammadiyah telah mengumumkan kalau tidak mudik adalah sebentuk jihad kemanusiaan.

• Artinya, lembaga-lembaga keagamaan sebenarnya sudah satu suara menanggapi kondisi darurat ini. Agak aneh malah pemerintah tidak tegas dan terkesan menunda-nunda dan mengambangkan isu ini.

"Kita tidak bisa membayangkan apa jadinya kalau terjadi ledakan jumlah orang terpapar COVID-19 di daerah-daerah. Mengingat kualitas fasilitas kesehatan di daerah belum sebaik di Jakarta dan kota besar lainnya. Itu sebabnya, larangan mudik harus segera diumumkan," kata politikus Gerindra itu.

Imbau perantau Minang:

• Sebagai Ketua Umum Ikatan Keluarga Minangkabau (IKM), dia telah meminta agar orang Minang di perantauan menunda mudik tahun ini sampai situasi kondusif. Dalam kondisi normal, pulang kampung, bersilaturahmi tatap muka dengan keluarga besar memang bernilai ibadah. Namun, dalam situasi seperti sekarang, tindakan itu bisa mendatangkan kemudharatan bahkan menambah masalah.

• Meminta kepada seluruh masyarakat Minang untuk ikut berjuang menghentikan penyebaran COVID-19 dengan tidak mudik, atau menunda mudik ke kampung tahun ini.


0 Komentar