PSI: Jokowi Sudah Bisa Keluarkan Keppres Pelibatan TNI Tangani Covid-19

Dark Mode

More From Our Network

rowtvriaumandiriwartaekonomiteknologiId
Presiden Joko Widodo saat mengunjungi Markas Pasukan Marinir. (FOTO: Antara)

-

AA

+

PSI: Jokowi Sudah Bisa Keluarkan Keppres Pelibatan TNI Tangani Covid-19

Nasional | Jakarta

Minggu, 29 Maret 2020 08:55 WIB


JAKARTA, HALUAN.CO - Juru bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Andi Saiful Haq, menilai, Presiden Joko Widodo sudah bisa menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pelibatan TNI dalam penanganan virus corona atau Covid-19. 

Pasalnya, menurut dia, pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sudah menetapkan status Darurat Bencana secara nasional sejak 29 Februari 2020, hingga kemudian diperpanjang sampai 29 Mei 2020.

“Dengan status Darurat Bencana tersebut, sudah memungkinkan bagi Presiden untuk mengerahkan kekuatan Tentara Nasional Indonesia untuk ikut terlibat dalam penanggulangan bencana tersebut," kata Saiful dalam keterangan tertulisnya, Minggu (29/3/2020).

Saiful menjelaskan, pelibatan militer itu sudah sesuai berdasarkan UU TNI No. 34 tahun 2004, pasal 7 mengenai Tugas Pokok TNI. Menurutnya, tugas pokok yang dimaksud adalah tugas menjalankan Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

"Termasuk di dalamnya mengenai fungsi TNI dalam bantuan penanggulangan bencana alam dan juga kemanusiaan,” ujarnya.

Dia mengatakan, Presiden Jokowi selaku panglima tertinggi angkatan bersenjata agar segera memberikan instruksi melalui Keppres agar Panglima TNI menggelar Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dalam fungsi perbantuan menghadapi status darurat bencana.

“Dalam hal pelibatan kekuatan TNI dalam bencana, juga secara spesifik untuk penanganan bencana skala nasional seperi Covid-19, kekuatan TNI bisa langsung bersinergi dengan pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Hal ini secara spesifik sudah diatur dalam Peraturan Menteri Pertahanan RI No. 35 Tahun 2011 mengenai Tugas Bantuan TNI kepada pemerintah di daerah," jelasnya.

Saiful melanjutkan, BNPB bisa langsung memerintahkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di provinsi dan kabupaten seluruh Indonesia untuk berkoordinasi dengan struktur TNI di wilayah masing-masing.

Wishnutama Pastikan Kesiapan Hotel Penyedia Akomodasi Tenaga Medis

Karena ini merupakan tugas perbantuan TNI dalam keadaan darurat, lanjut dia, maka pelibatan TNI wajib di bawah koordinasi BNPB di tingkat nasional dan BPBD di wilayah masing-masing.

“Pasukan TNI saat ini sangat dibutuhkan untuk memastikan agar social distancing dipatuhi sehingga mencapai hasil yang maksimal. Pasukan TNI dibutuhkan untuk mencegah perpindahan warga dari satu tempat ke tempat yang lain, memastikan tidak ada lagi kerumunan dalam jumlah besar, juga untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum terhadap fasilitas kesehatan, bandara, pelabuhan, terminal dan fasilitas publik lain," kata dia.

"Tentu pasukan TNI juga sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya panik dan kerusuhan sosial dari pihak yang tidak bertanggung jawab,” pungkas Saiful.


0 Komentar