PSI: Pemerintah Harus Maksimal Pertahankan Natuna
Kapal China Coast Guard mencoba membayangi KRI Imam Bonjol. (FOTO: Antara/Dispen Koarmabar).

JAKARTA, HALUAN.CO - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta pemerintah Indonesia mengantisipasi berbagai kemungkinan terkait klaim China atas Nine Dash-Line di perairan Natuna, Kepulauan Riau.

Menurut Ketua DPP PSI, Isyana Bagoes Oka, pemerintah Indonesia sejak awal memang sudah mengeluarkan protes keras dan memanggil Duta Besar China di Jakarta terkait masuknya kapal-kapal milik negeri Tirai Bambu itu di perairan Natuna.

"Hal ini dipertegas dengan pernyataan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang tidak akan mengakui klaim sepihak China dengan nine dash line-nya di perairan Natuna.” kata Isyana dalam keterangan tertulisnya, Minggu (5/1/2020).

Dia menegaskan, sikap Indonesia itu jelas dan berdasar. Merujuk United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) tahun 1982 yang merupakan norma hukum laut internasional, Natuna adalah bagian zona ekonomi eksklusif (ZEE) perairan Indonesia dan tidak mengakui Nine Dash-Line yang diklaim China.

Saat ini persoalan di perairan Natuna bukan persoalan pelanggaran teritori kedaulatan, melainkan pelanggaran dan klaim zona ekonomi laut oleh kapal-kapal China. Masalahnya menjadi serius jika China mengklaim hak monopoli ekonomi terhadap perairan tersebut.

Pantas China Klaim Natuna Bagian dari Wilayahnya, karena Memiliki Potensi Luar Biasa

Untuk itu, kata Isyana, PSI mendorong upaya penyelesaian diplomatik terhadap masalah tersebut, terutama diplomasi bilateral antara pemerintah China dan Indonesia. Namun, upaya pengamanan teritorial juga sangat krusial.

Selama ini, lanjut dia, Indonesia sudah aktif mengupayakan jalan damai ketika hubungan China dan Vietnam memanas terkait Laut China Selatan.

"Ke depan, PSI berharap semua kementerian terkait menyiapkan diri terhadap berbagai kemungkinan yang mungkin terjadi dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi klaim nine dash line China," tutupnya.


0 Komentar