Puan: Pemerintah Perlu Punya Database Penyaluran APD ke Faskes dan RS Rujukan Covid-19

Dark Mode

More From Our Network

rowtvriaumandiriwartaekonomiteknologiId
Ketua DPR Puan Maharani (Foto: Istimewa)

-

AA

+

Puan: Pemerintah Perlu Punya Database Penyaluran APD ke Faskes dan RS Rujukan Covid-19

Nasional | Jakarta

Selasa, 07 April 2020 13:46 WIB


JAKARTA, HALUAN.CO - Ketua DPR Puan Maharani menilai Pemerintah perlu memiliki database yang diperbaharui secara real-time fasilitas kesehatan (Faskes) dan rumah sakit (RS) yang tenaga kesehatannya memerlukan Alat Pelindung Diri (DPD), masker dan rapid test. Dimana saja, berapa banyak, dan bagaimana penyebarannya yang tepat.

Mengapa ini penting: Pemerintah melalui Gugus Tugas Penanganan Covid-19 telah menyalurkan bantuan APD ke berbagai daerah. Faktanya, data penyaluran dan kebutuhan APD tidak diperbarui sehingga terjadi perbedaan pendapat. Disamping itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga menerima donasi atau bantuan APD dari berbagai pihak pihak baik perusahaan, kelompok maupun perorangan.

Konteks: Bantuan APD yang disalurkan ke daerah selama ini terkesan hanya sekedar disalurkan ke daerah tanpa ada pendataan. Hal ini diakui BNPB misalnya dalam hal jumlah pasien positif yang sembuh dan meninggal antara data pemerintah pusat dan daerah berbeda-beda.

Apa katanya:

⦁ Diperlukan tepat sasaran dalam penyaluran Alat Pelindung Diri (APD) ke berbagai Rumah Sakit di daerah-daerah yang terdampak Covid-19.

⦁ Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri dan Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 juga perlu menguatkan koordinasi dan sinergi dengan Pemerintah Daerah, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

⦁ Dalam memastikan APD yang sudah sampai di daerah agar langsung didistribusikan dan benar-benar sampai di tujuan dalam waktu yang cepat.

Perlu Dihitung secara Cermat Dampak Corona terhadap Ekonomi Nasional

Pendapat lain: DPR-RI mengapresiasi pernyataan Presiden Joko Widodo yang sudah menekankan bahwa penyaluran Bantuan Sosial perlu tepat sasaran. Ini berarti pelaksanaan kebijakan di lapangan perlu dilakukan berbasis data yang akurat dan terbaru serta prosesnya tidak berbelit-belit.

Apa yang harus dilakukan:

⦁ Tidak boleh berasumsi bahwa APD sudah dikirimkan dari pusat ke daerah maka otomatis sudah akan diterima oleh Rumah Sakit tujuan.

⦁ Perlu ada mekanisme untuk memastikan bahwa APD sudah diterima langsung oleh berbagai Rumah Sakit yang menjadi rujukan penanganan Covid-19,” katanya

“Saya yakin bahwa ini dapat dilakukan dengan penggunaan data akurat, penyederhanaan proses pengiriman, dan mekanisme pengawasan dari hulu ke hilir," tegas Puan di Jakata, Selasa (7/4/2020).


0 Komentar