Puan: Perilaku Koruptif Lebih Berbahaya Ada di Hulu

Dark Mode

More From Our Network

rowtvriaumandiriwartaekonomiteknologiId
Ketua DPR Puhan Maharani. (Foto: Istimewa)

JAKARTA, HALUAN.CO - Ketua DPR RI Puan Maharani menyebutkan, tindakan korupsi dan perilaku koruptif harus dihilangkan lewat upaya pencegahan dan penindakan.

Keberhasilan gerakan antikorupsi tidak diukur dari seberapa banyak orang yang ditangkap dan dipenjara, tetapi berdasarkan nihilnya orang yang menjalankan tindak pidana korupsi.

Karena itu, perlu sebuah sistem yang mampu mencegah upaya-upaya tindak pidana korupsi (tipikor),” ujar Puan dalam keterangan tertulisnya dalam rangka Hari Anti-Korupsi yang diperingati setiap tanggal 9 Desember.

Dikemukakan Puan, upaya pencegahan korupsi bisa dilakukan dengan menghilangkan metode “tatap muka”. Sehingga, muncul kebijakan seperti penerapan e-tilang, e-samsat, e-procurement, e-budgeting, dan e-planning.

Langkah tersebut, menurut Puan, harus terus dilakukan yang disertai dengan kebijakan memangkas regulasi atau debirokrasi untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik menjadi sederhana, cepat, dan transparan, sehingga tidak ada relevansi untuk menyuap.

Namun demikian, sambung Puan, kebijakan-kebijakan itu belum sepenuhnya berhasil mencegah tindak pidana korupsi. Mengingat, aksi pencegahan ini ada di hilir.

Padahal, lanjut Puan, perilaku koruptif yang lebih berbahaya ada di hulu berupa korupsi kebijakan. “Karena itu, DPR meminta Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi di mana KPK menjadi koordinator diperkuat dengan upaya pencegahan sektor hulu,” tandas Puan.

Untuk itu Puan berharap, strategi nasional pencegahan korupsi perlu dikampanyekan secara masif agar masyarakat ikut terlibat dalam upaya-upaya pencegahan korupsi.

Tak hanya itu, ternang Puan, perlu menanamkan perilaku dan sikap anti-korupsi itu perlu dilakukan sejak dini dengan memasukkan pelajaran anti-korupsi di sekolah.

“DPR mendukung upaya-upaya pencegahan tindak pidana korupsi dengan menerapkan prinsip DPR terbuka, transparan, dan akuntabel. Prinsip DPR terbuka membuat publik bisa mengakses semua informasi dan proses yang sedang dan sudah terjadi di DPR ketika sedang menjalankan fungsi anggaran, legislasi, dan pengawasan,” tutur Puan.


0 Komentar