Rakyat Butuh Makan, Bukan Pelatihan
Dapur umum untuk warga terdampak COVID-19. (FOTO: Haluan.co/Fajar AM)

JAKARTA, HALUAN.CO - Pelatihan dalam jaringan (daring) atau online melalui Program Kartu Prakerja di tengah badai pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia akibat dampak dari virus corona atau COVID-19 dianggap tak akan efektif. 

Pasalnya, rakyat yang terkena PHK hari ini lebih membutuhkan makan ketimbang segudang pelatihan yang ditawarkan oleh kartu dari Presiden Joko Widodo tersebut.

Ditambah lagi, para mantan pekerja itu tidak akan efektif mengikuti pelatihan-pelatihan melalui Program Kartu Prakerja di tengah perut lapar akibat dapur tak lagi ngebul.

Pelatihan online diyakini akan lebih efektif dilakukan ketika kondisi negara dalam keadaan baik-baik saja, tidak seperti sekarang yang mengalami masalah menyusul adanya pandemi COVID-19.

Mengapa ini penting:

• Program Kartu Pra Kerja yang diluncurkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dinilai tidak tepat di masa pandemi COVID-19. Pasalnya, rakyat yang kena PHK akibat terdampak COVID-19 lebih butuh bantuan tunai ketimbang program pelatihan

• Program Kartu Prakerja dengan berbagai pelatihan online itu juga dianggap tidak menjamin untuk mendapatkan pekerjaan secara langsung setelah di-PHK oleh perusahaan. Justru, yang mengeruk keuntungan adalah platform-platform digital yang menjadi rekanan pemerintah dalam program tersebut, salah satunya Ruangguru.

"Yang dibutuhkan rakyat itu bukan aplikasi atau pelatihan, tetapi makan. Jadi ngapain dipersulit dengan aplikasi dengan anggarannya Rp5,6 triliun dan siapa yang dapat untung. Seharusnya Rp5,6 triliun itu bisa langsung dapat sama ratusan ribu orang yang kena dampak. Kalau setiap orang dikasih Rp100 ribu setiap hari supaya orang di rumah saja enggak ke mana-mana," kata anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Sartono Hutomo, kepada haluan.co, Senin (20/4/2020).

Konteks:

• Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, resmi membuka pendaftaran program Kartu Pra Kerja melalui situs www.prakerja.go.id, pada Sabtu (11/4/2020). Situs itu dapat diakses oleh peserta selama 24 jam setiap hari.

• Program Kartu Pra Kerja bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta membantu meringankan beban biaya hidup masyarakat, terutama dalam mendorong daya beli kebutuhan sehari-hari.

• Peserta yang boleh mendaftar adalah warga Indonesia berusia 18 tahun ke atas yang tidak sedang bersekolah atau kuliah serta belum mendapat kerja, pekerja korban PHK, dan pelaku UMKM yang usahanya tutup akibat pandemi COVID-19.

Dana infrastruktur dan pindah ibu kota untuk BLT: Rencana pembangunan ibu kota dan anggaran untuk pembangunan dihentikan dulu. Pembahasan Omnibus Law juga dihentikan. Fokus anggaran dan lain-lain itu direalokasikan untuk bagaimana mengatasi pandemi ini tentunya juga sektor kesehatan, jaring pengaman sosial dan energi kemudian pangan. Misalnya bisa disubsidikan untuk BLT, harga pangan dan sembako murah, termasuk untuk relaksasi pajak.

"Sekarang itu orang enggak butuh latihan, orang butuh BLT. Dana-dana itu sebenarnya untuk apa selama ini kan sudah berjalan untuk PKH misalnya, bantuan keluarga harapan dengan mekanisme bank. Harusnya dana-dana itu difokuskan untuk sektor UMK, misalnya dana-dana dari realokasi jaring pengaman sosial itu untuk membeli produk-produk UMKM, bagikan kepada masyarakat yang terkena dampak, jadi uang bisa berputar," ujar Sartono.

Jokowi disarankan bertanya kepada SBY: Presiden Joko Widodo disarankan untuk tidak gengsi bertanya dengan orang yang lebih berpengalaman, salah satunya Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Termasuk juga mendengar masukan dari masyarakat.

Program pelatihan untuk masa normal, bukan darurat pandemi:

• Dalam situasi krisis, seharusnya anggaran untuk pelatihan bisa dialihkan untuk bantuan pekerja PHK. Pelatihan bisa dilakukan setelah masa pandemi COVID-19 berakhir. Namun, mestinya dalam bentuk offline, bukan online. Disesuaikan dengan karakteristik pekerja yang mau ditingkatkan kualitasnya.

• Pelatihan online umumnya untuk pekerja-pekerja yang sudah mengenal teknologi komputer dan yang lainnya. Sementara, para pekerja industri banyak yang lulusan SMA-SMP tidak cocok dengan program online tersebut.

"Skill mereka enggak cocok dengan skill online," kata ekonom dari Indef, Tauhid Ahmad.

Pelatihan online tidak akan mengubah apa-apa: Dalam kondisi masyarakat sekarang yang banyak butuh akses makan untuk kebutuhan hidup sehari-hari, sangat disayangkan bila anggaran negara hanya dibuang-buang untuk pelatihan online. Padahal, pelatihan online itu tidak akan mengubah apa-apa bagi pekerja yang terken PHK.

"Kalau hanya untuk pelatihan saja, pasti pelatihannya bisa, orang itu kan lihat di website tahu-tahu oke terbuka tahu-tahu dia dapat sertifikat kan, tapi kan kita susah kalau begitu ya dapat pengetahuan dari internet saja, tapi sebenarnya tidak bisa mengubah apa-apa," ujar Tauhid.

Staf Khusus Milenial dan Konflik Kepentingan

Prediksi CORE Indonesia:

• Pada Agustus 2019, Jumlah pengangguran terbuka tercatat 7,05 juta orang atau 5,28 persen dari total angkatan kerja. Ini belum termasuk yang setengah menganggur yang jumlahnya 8,14 juta, dan pekerja paruh waktu 28,41 juta orang.

• Peningkatan jumlah pengangguran terbuka diperkirakan pada triwulan II 2020 dalam tiga skenario. Potensi tambahan jumlah pengangguran terbuka secara nasional mencapai 4,25 juta orang dengan skenario ringan, 6,68 juta orang dengan skenario sedang, dan bahkan hingga 9,35 juta orang dengan skenario berat.

• Penambahan jumlah pengangguran terbuka terjadi terutama di pulau Jawa, yaitu mencapai 3,4 juta orang dengan skenario ringan, 5,06 juta orang dengan skenario sedang dan 6,94 juta orang dengan skenario berat.

• Tingkat pengangguran terbuka secara nasional pada triwulan II 2020 diperkirakan mencapai 8,2 persen dengan skenario ringan, 9,79 persen dengan skenario sedang dan 11,47 persen dengan skenario berat.

• Penambahan jumlah pengangguran terbuka yang signifikan bukan hanya disebabkan oleh perlambatan laju pertumbuhan ekonomi, yang menurut proyeksi CORE Indonesia akan berkisar -2,00 persen hingga 2,00 persen pada tahun 2020, melainkan juga disebabkan oleh perubahan perilaku masyarakat terkait pandemi COVID-19 dan kebijakan pembatasan sosial, baik dalam skala kecil maupun skala besar.

"Perhitungan penambahan jumlah pengangguran terbuka tersebut didasarkan pada sejumlah asumsi. Di antaranya: Pertama, situasi pandemi COVID19 akan lebih buruk pada bulan Mei 2020 dibandingkan bulan April 2020. Kedua, dampak pandemi Covid-19 akan berbeda untuk lapangan usaha yang berbeda, status pekerjaan yang berbeda, dan wilayah yang berbeda, baik dilihat dari lokasi provinsi maupun lokasi kota dan desa," kata ekonom CORE Indonesia, Akhmad Akbar Susamto, PhD.

Penulis: Tio Pirnando


0 Komentar