Rakyat Subsidi Pemerintah Lewat Harga BBM, Pengamat: Dirut Pertamina Frustrasi

Dark Mode

More From Our Network

rowtvriaumandiriwartaekonomiteknologiId
Ilustrasi SPBU. (Foto: Haluan/Fajar AM)

-

AA

+

Rakyat Subsidi Pemerintah Lewat Harga BBM, Pengamat: Dirut Pertamina Frustrasi

Bisnis & Finance | Jakarta

Selasa, 28 April 2020 21:05 WIB


JAKARTA, HALUAN.CO - Pemerintah belum mengambil kebijakan terkait penurunan harga bahan bakar minyak (BBM). Padahal, saat ini harga minyak dunia telah mengalami anjlok yang luar biasa. 

Mengapa ini penting: Sejumlah negara tetangga, seperti Malaysia dan Vietnam, sudah menurunkan harga BBM sejak beberapa hari lalu. Ini sangat penting supaya membantu masyarakat yang sedang dihantam pandemi.

Konteks: Indonesia, khusus untuk BBM nonsubsidi, sesuai ketentuan, harganya mengikuti mekanisme pasar. Artinya, jika harga minyak mentah dunia naik, otomatis BBM nonsubsidi di dalam negeri ikut naik, begitupun sebaliknya.

Hitung-hitungan harga minyak:

• Dikutip dari S&Pglobalplatts, Pertamina Impor Ron 92 atau Pertamax dengan harga 23 dolar/ barel - 28 dolar per barel.

• Harga BBM impor ini setara dengan Rp 2.314 / liter sampai dengan Rp 2.817/ liter. Ini sangat lumayan untungnya kalau dijual di Indonesia Ron 92 atau pertamax seharga Rp 9000 per liter.

• Pembelian bensin oleh Pertamina mengeluarkan tender, ditutup pada 24 Maret, dengan total 1,2 juta barel bensin 92 Ron dalam empat paket terpisah dengan berbagai ukuran untuk April, menurut dokumen tender yang dilihat oleh Platts.

Rakyat subsidi pemerintah:

• Subsidi dari rakyat senilai selisih harga impor BBM dari Singapura dengan harga jual BBM di dalam negeri.

• BUMN Migas saat ini memang menghadapi kesulitan cash flow dan kesulitan bayar utang.

• Banyak piutang Pertamina masih nyangkut di kas pemerintah dan belum dibayar.

• Pemerintah memanfaatkan momentum minyak mentah dan BBM impor murah. Pertamina telah melakukan banyak kontrak impor BBM, menyewa beberapa tanker untuk menyimpan minyak dan BBM.

• Pertamina juga menutup pengoperasian kilang dalam negeri karena lebih mahal ketimbang impor, sementara harga jual minyak dalam negeri tidak berubah sama dengan masa sebelum Corona.

"Jadi dalam masa corona ini tampaknya rakyat yang tengah memberikan 'subsidi' kepada negara lewat harga minyak," kata Direktur Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng kepada Haluan.co, Selasa (28/4/2020).

Diamnya pemerintah:

• Presiden Jokowi harusnya tak berdiam diri seolah-olah tak tahu ada anomali dalam penerapan harga BBM dan LPG oleh Pertamina saat ini.

• Jokowi dalam rapat Kabinet Terbatas 18 Maret 2020 telah memerintahkan menteri terkait untuk menerapkan diberlakukan harga jual gas ke 7 kelompok industri USD 6 per MMBTU mulai 1 April 2020.

• Tujuannya agar industri bisa lebih efisien untuk meningkatkan daya saingnya dan diharapkan bisa memberi efek berantai meningkat daya beli rakyat.

• Jokowi juga memberi perintah untuk mengkalkulasi ulang harga BBM sesuai perkembangan harga minyak sudah turun akibat gagalnya kesepakatan OPEC dengan Rusia dalam memotong kouta produksi.

• Sudah lebih 45 hari setelah perintah Jokowi, rakyat sampai hari ini tak kunjung menerima kepastian sikap pemerintah soal penurunan harga BBM dan LPG sesuai harga ke ekonomiannya.

• Dirut Pertamina seperti putus asa alias pilon dengan mengatakan bahwa Pertamina bukan perusahaan trading, sehingga tak mudah begitu saja menurunkan harga BBM.

• Padahal harga minyak dan LPG dipasaran sudah turun sekitar 70 persen selama kuartal 1, tentu pantas rakyat bertanya apakah Pemerintah tidak perduli akan kesulitan yang lagi dialami untuk bisa bertahan bisa hidup.

• Seharusnya sejak 1 April 2020 harga BBM dan LPG sudah harus dikoreksi oleh Pertamina. Dengan harga terkoreksi saja badan usaha sudah menikmari untung.

"Yang ada rakyat lebih banyak mendengar omong kosong dari pejabat terkait bidang energi dan pengamat yang merangkap buzzer, bahwa harga BBM tak bisa diturunkan karena merupakan kontrak pembelian pada bulan Januari dan Febuari 2020," ujar Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman.

Mengapa Jokowi Tak Berani Turunkan Harga BBM?

Buzzer pendukung pemerintah:

• Ada buzzer yang berkomentar seperti orang bodoh, bahwa Indonesia tak menganut paham liberalisme, sehingga tidak bisa menentukan harga BBM sesuai mekanisme pasar.

• Ada juga yang berkomentar harga BBM tak perlulah diturunkan, toh tak banyak pengaruhnya bagi rakyat yang lagi dikenai kebijakan PSBB.

• Artinya, secara tak langsung mereka mengatakan terserah dan suka hati pemerintah dan Pertamina menentukannya mau turun atau tidak.

"Semoga Presiden peduli dengan kondisi ekonomi rakyat yang banyak kena PHK dan terhenti aktifitas ekonominya akibat kebijakan PSBB," kata Yusri.


0 Komentar