Rawan Dikorupsi, Ketua MPR Minta KPK Awasi Dana COVID-19
Ilustrasi korupsi. (Foto: Shutterstock)

JAKARTA, HALUAN.CO - Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawasi dana penanganan COVID-19, baik bersumber dari APBN maupun dari donasi yang masuk dalam rekening khusus yang dibuka pemerintah.

Mengapa ini penting: Dana tersebut rawan dikorupsi dan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Sehingga perlu langkah pencegahan terhadap kemungkinan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan dana bencana tersebut.

Konteks:

• Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19. Dalam Perppu itu disebutkan anggaran stimulus untuk penanganan COVID-19 sebesar Rp405,1 triliun.

• Kebijakan pemerintah membuka rekening khusus untuk menampung donasi dari masyarakat untuk penangan COVID-19 seperti disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani 25 Maret lalu.

Apa katanya: "Perlunya langkah pencegahan terhadap kemungkinan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan dana bencana tersebut," kata Bamsoet, Jumat (17/4/2020).

Upaya mencegah penyalahgunaan:

• KPK dan BPKP diminta untuk terus mengawasi pengelolaan dan penggunaan dana bantuan yang diterima pemerintah melalui Gugus Tugas untuk penanganan pandemi COVID-19.

• KPK perlu mengawasi kinerja kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan institusi lainnya untuk transparan dalam mengelola bantuan masyarakat untuk COVID-19 dan mempublikasikan bantuan tersebut.

• Media massa untuk ikut mengawasi berbagai bantuan, baik dana dari pemerintah maupun dana yang telah diberikan banyak negara dan kelompok masyarakat.

Pemerintah diingatkan:

• Menerapkan prinsip kehati-hatian dan transparansi dalam pengelolaan dana penanganan Covid-19 tersebut, sehingga dapat meminimalisir kebocoran anggaran dan pengelolaanya dapat dipertanggungjawabkan.

• Pemerintah memanfaatkan situs resmi untuk mempublikasikan penerimaan dan penggunaan bantuan yang diterima. Melakukan pemutakhiran data setiap hari sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah.

Donasi terkumpul: Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 mencatat jumlah donasi masyarakat yang terkumpul hingga Selasa (7/4/2020) mencapai Rp83 miliar.

Dana itu dikumpulkan melalui rekening dalam negeri mencapai Rp27,9 miliar dan donasi sebanyak Rp 55 miliar.

Tinjau Ulang Kartu Prakerja, Rakyat Tak Butuh Pelatihan tapi Bantuan Tunai

Selain itu, juga ada donasi tambahan yang masuk melalui rekening luar negeri mencapai Rp121,1 juta. Sehingga total donasi mencapai sekitar Rp 83 miliar.

"Kami sudah menerima dari seluruh lapisan masyarakat dalam membantu sesama menyelesaikan masalah Covid-19, per hari ini, sebesar Rp 83 miliar,” kata Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto, Selasa (7/4/2020).


0 Komentar