Regulasi yang Dikeluarkan Pemerintah Belum Berhasil Menekan Kasus Corona

More From Our Network

rowtvriaumandiriwartaekonomiteknologiId
Peta penyebaran kasus COVID-19 di Indonesia. (Foto: Screenshot)

JAKARTA, HALUAN.CO - Pemerintah Indonesia melalui Juru Bicara untuk COVID-19 Achmad Yurianto, Kamis (9/4/2020) mengumumkan data terbaru kasus virus corona atau COVID-19 hingga pukul 12.00 Wib pada hari itu.

Dari data yang disampaikannya itu, ada penambahan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 sebanyak 337 kasus. Kemudian wilayah penyebarannya pun bertambah, yaitu di 33 provinsi. Artinya hanya tersisa satu provinsi di Indonesia yang belum ditulari virus asal Wuhan, China itu, yaitu Provinsi Gorontalo.

Mengapa ini penting:

• Ternyata upaya yang dilakukan pemerintah dalam pencegahan penyebaran COVID-19 ini belum berjalan dengan baik.

• Angka penambahan kasus baru terkonfirmasi COVID-19 sebanyak 337 kasus merupakan angka harian tertinggi sejak ditemukannya kasus virus ini di Indonesia tanggal 2 Maret 2020 lalu.

• Dari data penyebaran virus corona yang disampaikan pemerintah itu juga menunjukkan semakin meluas, yaitu 33 di Indonesia sudah terpapar virus yang telah membunuh puluhan ribu orang di dunia itu.

• Regulasi yang dikeluarkan pemerintah sepertinya belum efektif dalam menekan kasus COVID-19 di negeri ini.

Apa katanya: ''Gambaran ini sangat menyedihkan untuk kita, karena kita tahu bahwa penularan di luar masih terus berlangsung,'' kata Achmad Yurianto.

Konteks:

• Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. UU ini sudah mengatur tentang penanganan penyakit meluar.

• Kemudian presiden telah mengeluarkan sejumlah regulasi khusus untuk menangani kasus COVID-19 ini.

• Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Tembus 3.293 Kasus, COVID-19 Sudah Menyebar ke-33 Provinsi, Tinggal Gorontalo yang belum Terjamah

• Terkait pendanaan, pemerintah pun telah menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19.

• Ketiga regulasi baru yang dikeluarkan pemerintah itu ditandatangani Presiden Jokowi tanggal 31 Maret 2020.

• Kemudian dibentuknya Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, mulai dari tingkat nasional sampai ke tingkat kabupaten dan kota.

Sudah efektifkah regulasi itu:

• Dari data kasus COVID-19 terbaru yang diumumkan pemerintah, belum menunjukkan angka penurunan kasus.

• Malah sebaliknya terjadi peningkatan kasus yang sangat tajam. Sejak regulasi penangan kasus COVID-19 ditandatangani Presiden Jokowi tanggal 31 Maret, terjadi lonjakan kasus yang sangat tajam.

• Sebelum regulasi itu dikeluarkan, kasus terkonfirmasi positif per 31 Maret sebanyak 1.528 kasus.

• Kemudian selama 9 hari terakhir, terhitung sejak tanggal 1 hingga 9 April, ada penambahan kasus positif COVID-19 sebanyak 1.765 kasus, yaitu lebih 100 persen.

• Penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB baru dilaksanakan di Jakarta dan itupun baru 10 hari setelah PP itu ditandatangani presiden.

Kesadaran individu:

• Salah satu upaya untuk memutus penularan virus corona itu adalah imbauan pemerintah agar masyarakat untuk menjaga jarak dengan siapa pun. Tetap tinggal di rumah, jika terpaksa ke luar rumah haru pakai masker.

• Upaya pemerintah itu akan sangat tergantung pada kepatuhan individu masing-masing.

• Pemerintah menyebut adanya ketidak patuhan masyarakat secara mandiri dalam upaya mencegah peyebaran virus tersebut.

"Ini yang harus kita sadari. Oleh karena itu, kami mengajak patuh dan displin menggunakan masker, patuh dan disiplin menjaga jarak fisik secara aman,'' kata Achmad Jurianto.


0 Komentar