Resmi! Pemerintah Tolak Pemulangan WNI Eks ISIS ke Tanah Air
Menko Polhukam Mahfud MD (Foto: Antara)

BOGOR, HALUAN.CO - Pemerintah memutuskan tidak memulangkan 689 WNI eks ISIS ataupun yang terlibat jaringan teroris lainnya di luar negeri. Hal ini didasari keputusan rapat dengan Presiden Jokowi di Istana.

"Pemerintah tidak ada rencana memulangkan teroris. Tidak akan memulangkan FTF (foreign terrorist fighter) ke Indonesia," kata Menko Polhukam Mahfud MD di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (11/2/2020).

Mahfud mengatakan ada 689 WNI yang berada di Suriah dan Turki. Mereka, kata Mahfud, merupakan teroris lintas batas atau FTF.

"Hasil rapat menyangkut teroris lintas batas, FTF, itu keputusan rapat kabinet tadi, pertama, apakah teroris yang ada di luar negeri ini jumlahnya 689 per hari ini warga negara Indonesia di Suriah, Turki, terlibat FTF itu akan dipulangkan apa tidak," kata Mahfud.

Dari hasil rapat, pemerintah tidak akan memulangkan WNI yang terlibat jaringan teroris. Mahfud menegaskan pemerintah harus memberi rasa aman dari ancaman teroris. Pemerintah tidak ingin mereka menjadi 'virus' bagi warga Indonesia.

"Keputusan rapat tadi pemerintah dan negara harus memberi rasa aman dari teroris dan virus-virus baru, terhadap 267 juta rakyat Indonesia karena kalau FTF pulang itu bisa menjadi virus baru yang membuat rakyat yang 267 juta merasa tidak aman," ujarnya.

Menko Polhukam ini kembali menegaskan, pemerintah enggan membawa kembali ratusan teroris itu ke Indonesia untuk menjamin keamanan.

"Pokoknya tidak pulang untuk menjamin rasa aman kepada seluruh rakyat yang di sini. Kan tidak aman kalau ada teroris, logikanya begitu. Tapi bersamaan dengan itu, akan mencari data yang lebih valid tentang jumlah dan identitas orang-orang itu," tandasnya.

IPW: Apapun Risikonya, Jokowi Harus Pulangkan WNI Eks ISIS

Berdasarkan catatan, ada 689 WNI yang merupakan teroris lintas batas atau FTF. Mahfud mengatakan pemerintah masih mendata yang lebih valid terkait WNI yang terlibat teroris.

"Meskipun begitu, pemerintah juga akan menghimpun data yang lebih valid tentang jumlah dan identitas orang-orang yang dianggap terlibat teror bergabung dengan ISIS. Itu saja kesimpulannya," ujar Mahfud.

Wacana pemulangan warga negara Indonesia (WNI) eks ISIS muncul usai organisasi teroris itu tumbang. Para pengamat terorisme mendukung sikap Presiden Jokowi menolak kepulangan itu.