Ridwan Kamil Minta Komisi II DPR RI Bantu Pemekaran Wilayah Jabar
Gubernur Jabar Ridwan Kamil (Foto: Istimewa)

BANDUNG, HALUAN.CO - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil menggelar pertemuan bersama sejumlah anggota Komisi II DPR RI di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (19/12/2019).

Menurut Ridwan Kamil, dalam kesempatan itu, ia meminta DPR untuk membantu merealisasikan rencana pengembangan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Jabar yang sudah tertunda bertahun-tahun.

"Komisi II yang datang ke Bandung secara prinsip menyetujui bahwa DOB ini harus dibuka moratorium dan dibuat kriteria yang ketat," ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil.

Menurut Emil, jika mengacu pada jumlah penduduk yang berjumlah sekitar 50 juta jiwa, idealnya Jabar punya 40 daerah sesuai yang diwacanakan pada era orde baru. Namun saat ini, Jabar hanya memiliki 27 kota dan kabupaten.

"Jadi jangan dipukul rata serba gak boleh dan juga jangan dipukul rata serba boleh. Jadi istilahnya kebijakan asimetris, artinya memberikan ruang agar negara bisa mengambil keputusan sesuai urgensinya. Buktinya wacana Papua mau dimekarkan kemudian ibu kota baru," paparnya.

Kondisi tersebut, kata Emil, melahirkan ketidakadilan secara fiskal. Ia mencontohkan, Jawa Timur yang jumlah penduduknya sekitar 37 juta jiwa punya 38 kota dan kabupaten.

Menurutnya, Jabar mengalami ketidakadilan ini sudah terlalu lama, akhirnya mengalami ketidakadilan fiskal yang perbedaannya dengan Jatim hampir Rp 15 triliun.

"Intinya Komisi II menyetujui secara prinsip Jawa Barat dengan penduduk begitu besar mengalami kendala pelayanan publik perlu untuk mengembangkan DOB," kata Emil.

Jika berdasarkan rasio penduduk, kata Emil, maka ia akan memprioritaskan pemekaran wilayah di daerah Jabar Selatan seperti Garut, Tasikmalaya, Sukabumi, Cianjur. Bogor dan Indramayu juga masuk dalam skala prioritas.

Dari hasil pertemuan itu, kata dia, Komisi II DPR RI meminta masyarakat pengusul untuk datang dan berdiskusi dengan DPR RI. Karena, segala upaya sudah ia tempuh seperti meminta atensi dari Presiden Joko Widodo, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"Makanya push-nya harus dari politik. Komisi II makanya mengundang sok atuh sering datang masyarakat pengusulnya," katanya.

Masyarakat pengusul, kata dia, belum ada yang ke sana sementara dari Papua sering. Jadi mereka mengimbau juga agar datang mendiskusikan secara detail karena pada akhirnya siapa yang paling aktif itu yang paling dahulu.

Anggota Komisi II DPR RI Saan Mustopa mengaku berkomitmen untuk memperjuangkan wacana pengembangan DOB di Jabar. Saan juga menyayangkan karena hingga saat ini belum ada dari elemen masyarakat pengusul untuk duduk bersama Komisi II membahas masalah itu.

"Komisi II itu hampir setiap hari menerima mereka yang menyampaikan aspirasi terhadap DOB, tapi kebanyakan dari timur. Di Jawa Barat sendiri kan belum ada yang datang terkait dengan DOB," kata Saan.