RUU CLK, DPR akan Mengakomodir Kepentingan Pengusaha dan Buruh
Ribuan elemen serikat pekerja menggelar aksi demo terkait penolakan terhadap Omnibus Law dan kenaikan iuran BPJS Kesehatan di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senayan, Jakarta, Senin, (20/1/2020). (Foto: Jimmy Ratag/Haluan.co)

JAKARTA, HALUAN.CO - Wakil Ketua DPR RI Kordinator bidang Ekonomi dan Keuangan, Sufmi Dasco Ahmad berjanji akan memperjuangkan dan mengakomodir kepentingan buruh atau pekerja dan pengusaha dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Cipta Lapangan Kerja.

“Sebagai wakil rakyat sepakat, kami tidak akan menghambat investasi. Tapi hal-hal yang menjadi keberatan dan merugikan buruh, akan kami bantu fasilitasi. Agar RUU Cipta Lapangan kerja ini bisa menjadi kepunyaan pengusaha, dan buruh atau pekerja. Kami akan perjuangkan itu semua,” ujar Dasco usai menerima perwakilan organisasi serikat buruh Indonesia di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2020).

Politisi Fraksi Partai Gerindra ini mengatakan, hingga pertemuan ini berlangsung, DPR RI belum secara resmi menerima draft Naskah Akademik RUU tentang Cipta Lapangan Kerja dari pemerintah.

Karena itu, pihaknya belum bisa secara utuh memberikan penilaian terhadap apa saja yang tercantum di dalam RUU tersebut, termasuk poin yang menjadi keberatan para buruh.

“Sampai saat ini (waktu pertemuan-red), Kami belum menerima draft naskah akademik RUU Cipta Lapangan Kerja secara resmi dari pemerintah. Jadi saya belum menerima, apalagi membaca. Dengan begitu, saya belum bisa berkomentar tentang hal-hal yang menjadi keberatan para buruh dalam RUU tersebut,” ucap Dasco

Dasco juga tidak mengetahui apakah draft RUU Cipta Lapagan Kerja yang beredar di media dan menjadi acuan para buruh itu, valid atau tidak. Ia berjanji akan membentuk tim kecil, dan memfasilitasi para buruh agar bisa bertemu komisi-komisi terkait untuk mengutarakan aspirasi atau keberatannya tentang poin-poin yang ada dalam RUU tersebut.

Dengan demikian, lanjut Dasco, hambatan yang ada dalam proses penyusunan RUU tersebut dapat cepat selesai. Hingga pada akhirnya, keinginan Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan RUU Cipta Lapangan Kerja dalam waktu 100 hari dapat terwujud.

Ketua baleg DPR Terima Perwakilan Demo Buruh

Dia mengakui bahwa setidaknya ada lima poin yang menjadi keberatan para buruh dalam draft RUU Cipta Lapangan Kerja yang beredar di media. Yaitu, penghapusan upah minimum dan berganti upah berdasarkan jam kerja.

Kemudian menghilangkan pesangon bagi karyawan atau buruh yang terkena PHK. Perluasan jenis pekerjaan kontrak atau outsourching. Rencana dihapuskannya jaminan sosial serta dan menghilangkan sanksi pidana bagi pengusaha yang tidak membayar hak-hak buruh dan mengganti sanksi perdata berupa denda administrasi.

Sementara itu, ribuan buruh melakukan aksi di depan gerbang Komplek Parlemen Senayan, jalan Gatot Soebroto. Dalam orasinya, mereka menolak konsep Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Akibat aksi tersebut, jalan Gatot Soebroto sempat ditutup. Busway yang menuju dari awah Cawang menuju Tomang harus masuk jalan tol.