Sah! KPK Jadi Lemot Gara-gara Revisi UU KPK
Dewas KPK dianggap sebagai faktor penghambat dalam penggeledahan (Ilustrasi: Haluan.co)

Selama ini Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK dilakukan sangat cepat dengan salah satu senjatanya adalah Penyadapan. Dan kemudian dilakukan Penggeledahan dan Penyitaan terkait barang bukti untuk menjerat tersangka korupsi di pengadilan. 

AKHIR September, seorang kawan datang menggedor kamar kos saya, di bilangan Bulaksumur, Sleman. “Ayo ikut aksi, UU KPK hendak direvisi, politisi tai kucing!”, ujarnya.

Sontak saya kaget, sebab hari sudah malam dan saya sudah bukan mahasiswa lagi. Kemudian, muncul gerakan yang dibangun oleh rekan-rekan aliansi mahasiswa Yogyakarta. Gerakan ini mengusung tagar Gejayan Memanggil. Senjata popagandanya adalah media sosial.

Tak khayal, tagar ini kemudian viral dalam semalam. Sebagai alumnus yang masih bersentuhan dengan dunia kampus, saya coba curi-curi dengar dengan kajian kawan-kawan aliansi. Nampaknya ini masalah serius, sebab setahu saya saat itu gerakan berakar dari mahasiswa-mahasiswa tanpa embel-embel badan eksekutif mahasiswa. Di Jogja, mereka bergerak mandiri tanpa patokan dan tanpa pimpinan.

Tuntutan aksi yang kemudian terjadi berulang kali dan berkembang ke berbagai daerah dengan jatuhnya korban jiwa tersebut salah satunya adalah Menolak Revisi UU KPK. Tapi sayang, tuntutan dan korban jiwa dari kalangan mahasiswa itu hanya menjadi angin lalu.

Sebab, revisi UU KPK justru menjadi sebuah paket kejar tayang bagi Yth. Anggota DPR RI periode lalu. Meski banyak tuntutan terkait rancangan UU dan revisi UU pada saat yang sama, DPR RI memilih untuk mengesahkan revisi UU KPK dan menenggelamkan rancangan UU penting lainnya, seperti RUU-Penghapusan Kekerasan Seksual.

Aksi besar-besaran yang melibatkan mahasiswa dan pelajar saat itu begitu ramai. Sebab, di media sosial juga terjadi perang wacana antara mahasiswa dengan buzzer pendukung revisi UU KPK. “KPK disusupi Taliban!”, tulis para buzzer saat itu.

Hal yang saat itu kami tertawakan habis di tongkrongan. Lha wong Taliban itu di Afghanistan….

Lantas, wacana Taliban ini menyeruak dengan basis dikotomi politik pasca Pemilu. KPK dituduh telah tersusupi oleh kubu oposisi yang kerap dikaitkan dengan orang-orang yang dianggap “Radikal”. Bahkan, beberapa pihak berhasil menggiring opini massa bahwa gerakan mahasiswa ini didanai oleh kubu oposisi.

Oalah bazhingzeng, boro-boro didanai, kami aksi panas-panasan kagak ada suplai Ale-ale dingin bwossss”, ujar salah satu kawan seangkatan yang sudah delapan tahun jadi budak laboratorium.

Aksi Gejayan Memanggil, Pelajar STM di Yogyakarta Ikut Turun ke Jalan

“Iya nih, enak kayaknya kalau ada dana untuk sekadar beli es dawet”, sahut saya padanya.

Sore itu, kami mengikuti kerumunan aksi massa di pertigaan Jalan Gejayan, Yogyakarta. Tepat di depan RRI Yogyakarta yang terletak di selatan titik itu terdapat barisan penjual es dawet. Di mana dagangannya sangat laris hari itu.

Tapi teramati, tak semua mahasiswa punya duit buat beli es dawet. Sebab, hari itu akhir bulan. Dan kita semua mafhum, bahwa apa sih yang bisa diharapkan dari dompet mahasiswa di akhir bulan? Kosong. Seperti janji para politisi di masa kampanye.

Berdasarkan pengalaman, dua kali aksi massa di pertigaan Gejayan ini sama sekali jauh dari sokongan dana. Bahkan, aliansi mahasiswa sampai membuka donasi terbuka lewat layanan daring. Hasilnya tentu tak sebanyak dana kampanye.

Tapi, solidaritas aksi ini kemudian berkembang di berbagai titik di daerah-daerah lain. Dan itulah yang kemudian membuat tuntutan-tuntutan aksi menjadi populer. Populer doang, dipenuhi mah kagak….

Terlebih, tuntutan tentang penolakan Revisi UU KPK yang di antaranya menyebut bahwa KPK akan diawasi dengan sebuah Dewan Pengawas. Dan, orang-orang dalam Dewas ini dipilih oleh Presiden. Tak hanya itu, mahasiswa dan komisioner KPK saat itu keberatan dengan peraturan bahwa Penggeledahan, Penyitaan, dan Penyadapan harus dilakukan sesuai prosedur yaitu mendapat izin dari Dewan Pengawas.

Padahal, selama ini Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK dilakukan sangat cepat dengan salah satu senjatanya adalah Penyadapan. Dan kemudian dilakukan Penggeledahan dan Penyitaan terkait barang bukti untuk menjerat tersangka korupsi di pengadilan.

Lha kalau sekarang? Sorry sorry aja bosque, nunggu izin Dewas. Ntar, kalau dikabarin deh waktunya geledah. Jadi, barang bukti lu ilangin dulu. Gua kasih waktu seminggu….

Ya, proses penangkapan dan penggeledahan berjarak sangat lama. Dan hal ini tentu berpengaruh dengan ketersedian barang bukti. Padahal, kita tahu sendiri setidaknya para koruptor di negeri ini punya tiga hal akut.

Pertama, para koruptor ini pada umumnya sering tiba-tiba pelupa saat sidang berlangsung. “Lupa, Yang Mulia, saya lupa”, begitu jawaban umum para tikus-tikus negara ini. Memang, soal duit memang seringkali orang banyak lupa. Baik soal utang-piutang, hingga ya masalah uang-uang gelap ini. Para mahasiswa akhir bulan tahu betul persoalan uang dan utang ini. Pantas mereka demo.

Kedua, para koruptor seringkali mudah terjangkit penyakit menjelang sidang berlangsung. Hal ini bahkan pernah menjadi heboh ketika seorang mantan Ketua DPR-RI melakukan tabrak tiang listrik beberapa waktu lalu. Kepalanya benjol!

Bahkan pengacaranya pun jadi terkenal karena kejadian ini. Ya, sakit memang bisa menjangkiti siapa saja, terutama mereka yang gemar mencuri uang rakyat. Tapi, saya ragu, virus mana yang rajin menyakiti para tersangka korupsi. Virus-virus keparat ini tidak tahu apa pura-pura bego, hei itu koruptor sudah susah hidupnya, malah dibikin tambah bego!

Ketiga, para koruptor yang sudah terendus KPK umumnya menggemari olahraga atletik. Khususnya, lari. Ya, para koruptor ini tiba-tiba saja mengubah haluan jadi atlet atau pelari profesional. Tidak main-main, lintasan lari mereka umumnya bukan di lintasan atletik, tapi lari ke luar negeri.

Saya optimis, Indonesia bisa mendapat medali emas cabor sprint di Olimpiade Tokyo tahun ini, jika para koruptor diikutsertakan. Lumayan kan, daripada ntar ngajuin praperadilan, kurangi masa tahanan, kurangi denda, gitu aja terooosss kao bungkus cilok!

Nah, tiga hal di atas memang menjadi hal akut yang harus dilawan KPK dalam proses pemberantasan korupsi di negeri ini. Namun, sayang sekali kekuatan KPK kini benar-benar lemot. Perihal OTT komisioner Komisi Pemilihan Umum yang melibatkan caleg dari partai penguasa. Masa iya, hendak menggeledah kantor DPP parpol tersebut harus menunggu izin Dewas? Keburu ambyar lah bosque…

Sedikit demi sedikit kita menemukan titik terang, menyoal pelemahan KPK melalui UU KPK hasil revisi. Logikanya, pelaku korupsi pada umumnya adalah politikus atau pejabat pemerintahan. Lantas, pembuat undang-undang atau lembaga legislasi kita berisi orang-orang partai. Dan tidak mungkin dong KPK ini justru dibuat ganas menggilas diri sendiri macam senjata makan tuan. Memang, asumsi ini ditentang habis oleh Yth. Anggota Dewan. Tapi, masyarakat juga pahamlah, siapa-siapa saja yang diuntungkan dengan adanya revisi UU KPK saat itu.

Kembali ke Jogja medio September 2019, malam hari seusai aksi saya sempat menemukan beberapa baliho besar di perempatan Gondomanan. Baliho itu bertuliskan “Apapun Alasannya, Kita Harus Dukung Revisi UU KPK!”.

Warna baliho itu menyala dan sangat provokatif. Tapi saya dan kawan tongkrongan segera membuat tulisan itu menjadi guyonan. Sebab adanya frasa “Apapun Alasannya” menunjukkan bahwa baliho pesanan itu tak berdasar.

Asumsi kami, baliho itu dipasang preman-preman asuhan partai politik yang kerap bikin rusuh Jogja di masa kampanye. Karena, baliho dengan kalimat propaganda kelas kambing itu justru menjadi olok-olok. Alih-alih mendapat simpati.

Dan kini, kita menyaksikan sendiri bagaimana kinerja KPK versi UU KPK hasil revisi. Selamat, KPK sudah sah dilemahkan oleh orang-orang yang mengatasnamakan diri mereka “wakil rakyat”. Mana ada wakil hidupnya lebih enak daripada yang diwakilinya? Hehehe, aing bercanda doang mah, jangan diciduk atuh…


Penulis: Algonz Dimas B. Raharja