Sebagian Besar Usaha Mikro di Tanjabtim tak Miliki Izin

Dark Mode

More From Our Network

rowtvriaumandiriwartaekonomiteknologiId
Ilustrasi pelaku Usaha Mikro Kecil dan menengah (UMKM) (Foto: Istimewa)

-

AA

+

Sebagian Besar Usaha Mikro di Tanjabtim tak Miliki Izin

Ekonomi | Jakarta

Senin, 10 Februari 2020 16:51 WIB


JAMBI, HALUAN.CO - Pemerintah Kabupaten Tanjungjanbung Timur (Tanjabtim), Provinsi Jambi mengidentifikasi jumlah pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang saat ini memiliki izin Produksi Industri Rumah Tangga (PIRT).

Rispa Susati, Kepala Bagian (Kabid) Perindustrian pada Disperidag Tanjabtim menyebutkan hanya ada sekitar 62 dari 500 pelaku usaha mikro yang hingga saat ini memiliki PIRT.

Ia menghimbau, khusus untuk yang memproduksi makanan kecil atau ringan untuk dapat mengurus PIRT sebagai salah satu persyaratan legal usaha mikro di Tanjabtim.

"Karena usaha yang memiliki PIRT dapat meyakinkan para konsumen disaat pemasaran. Artinya usaha tersebut sudah diperifikasi oleh pihak berwenang," ujar Rispan Haluanjambi.co (Haluan Media Grup) di Jambai, Senin (11/2/2020).

Menurutnya, pihak Usaha Mikro dapat mengurus PIRT melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi, Dinas Perikanan, Ketahanan Pangan, Kesehatan dan DPMPTSP.

"Untuk masa berlaku izin PIRT inipun berpariasi. Jika produk yang tahan selama Tujuh hari keatas izinnya sampai Lima Tahun, sedangkan makanan basah yang tahan selama Tiga hari, izinnya sampai Tiga Tahun," lanjutnya.

Tunjuk Deputi Baru, Teten Harap UMKM dan Koperasi Bisa Naik Kelas

Kemudian ia menjelaskan, saat mengurus izin produk olahan makanan, maka Dinas terkait melakukan pengecekan untuk menentukan komposisi makanan tersebut.

"Selanjutnya, olahan makanan itu juga dibawa ke BPOM untuk menguji apakah mengandung bahan berbahaya, unsur pewarna dan bahan pengawet," tukasnya.

Selain itu, masalah biaya untuk pengurusan PIRT bervariasi, berkisar antara Rp200 ribu hingga Rp800 ribu tergantung jenis usaha itu sendiri.

"Kami minta kepada masyarakat yang memiliki Usaha Mikro agar pro aktif untuk mengurus PIRT. Karena sifatnya wajib," bebernya.

Penulis: Budi Harto


0 Komentar