Sebanyak 3.132 Pekerja di Jatim Diberhentikan, Pemprov Beri Bantuan

More From Our Network

rowtvriaumandiriwartaekonomiteknologiId
Seorang pekerja melintas di jembatan di depan videotron sosialisasi pencegahan COVID-19 di Jakarta. (FOTO: Haluan.co/Fajar AM)

JAKARTA, HALUAN.CO - Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkomitmen akan membantu para pekerja yang terdampak virus corona atau COVID-19. Bantuan itu adalah dengan mendampingi mereka mendaftar sebagai peserta program Kartu Pra-kerja.

Mengapa ini penting: Sejumlah perusahaan memutuskan tidak beroperasi di Jawa Timur akibat pandemi COVID-19. Dampaknya, banyak karyawan yang diberhentikan dan dirumahkan akibat penutupan sejumlah perusahaan tersebut. Atas kondisi itu, Pemprov Jatim pun memastikan akan turut membantu mereka.

"Pemprov siap mendampingi teman-teman pekerja yang terdampak dan kami terus menyosialisasikannya," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Timur, Himawan Estu Bagijo, saat dikonfirmasi di Surabaya, Jumat (10/4/2020).

Konteks: Di Jawa Timur, berdasarkan data dari Pemprov Jatim sampai Rabu (8/4/2020), pandemi COVID-19 telah menyebabkan 17.228 pekerja dirumahkan dan 3.132 pekerja dari 49 perusahaan diberhentikan. Kemudian juga ada total 1.631 pekerja migran Indonesia terdampak yang berencana tidak kembali ke negara tempat bekerja maupun habis masa kontraknya.

Yang harus dilakukan pekerja terdampak: Segera mendaftar menjadi peserta program Kartu Pra-Kerja supaya bisa mendapat fasilitas pelatihan.

Penjelasan Wagub Jatim, Emil Elestianto Dardak: Pekerja yang diberhentikan perusahaan tahun lalu juga menjadi sasaran prioritas program Kartu Pra-kerja.

"Mereka juga termasuk prioritas mendapatkan Kartu Pra-kerja. Pendaftarannya nanti dimulai 11 April 2020," katanya.

Indonesia di Ambang Badai PHK Corona

Apa itu Kartu Pra-Kerja:

  • Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Potensi Kerja melalui Program Kartu Pra-kerja, Program ini mencakup pemberian bantuan biaya pelatihan bagi warga yang mencari pekerjaan, korban pemutusan hubungan kerja (PHK), serta lulusan SMA atau SMK berusia 18 tahun ke atas.
  • Pelaksanaannya, pemerintah memberikan pagu sekitar Rp3 juta hingga Rp7juta per peserta program Kartu Pra-kerja. Dengan begitu, peserta dapat memilih jenis pelatihan yang telah tersedia di platform digital mitra pemerintah sesuai dengan minat masing-masing.
  • Selain itu, pemerintah juga akan memberikan dana Rp500 ribu per peserta yang dibayarkan dalam tiga tahapan untuk biaya transportasi serta tambahan Rp150 ribu jika peserta memberikan evaluasi terkait pelatihan.

0 Komentar