Segera Tunda Keberlanjutan Pembangunan Ibukota Baru

Dark Mode

More From Our Network

rowtvriaumandiriwartaekonomiteknologiId
Tunda Keberlanjutan Ibukota Baru (Ilustrasi: Haluan.co)

-

AA

+

Segera Tunda Keberlanjutan Pembangunan Ibukota Baru

Total Politik | Jakarta

Senin, 27 April 2020 11:05 WIB


Pemerintah harus menunda pembangunan ibukota baru di Kalimantan Timur di tengah wabah corona (Covid-19) yang sedang merajalela.

LAPORAN utama Koran Tempo per 20 April 2020 cukup mengejutkan. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) kukuh meneruskan megaproyek pembangunan ibukota baru.

Deputi Pengembangan Regional Bappenas, Rudy Soeprihadi Prawiradinata, mengatakan bahwa lembaganya harus meneruskan sebagian pekerjaan yang sudah direncanakan agar megaproyek itu tak tertunda terlalu jauh, meski pemerintah sedang menghadapi pandemi Covid-19.

Merespon hal ini, bagi saya pemerintah harus menunda pembangunan ibukota baru di Kalimantan Timur di tengah wabah corona (Covid-19) yang sedang merajalela. Sebab, Covid-19 bisa dikatakan sebagai wabah yang mematikan dan pemerintah perlu memprioritaskan penanganan virus itu terlebih dahulu.

Sebagai informasi, hingga per 20 April 2020, tercatat wabah corona telah menjangkit 6.720 kasus positif, 590 meninggal, dan 747 sembuh. Hanya dalam waktu singkat, kiranya sebulan setengah, virus corona mampu menjangkit setidaknya enam ribu orang—rekam jejak yang terbilang cepat dalam sejarah penyakit di Indonesia. Tentu, ini sangat membahayakan.

Tapi tak hanya itu, virus ini juga menciptakan ketidakpastian dan ketakutan.

Dari segi ketidakpastian, belum ada suatu kepastian yang jelas mengenai kapan virus ini berakhir. Belum juga ada vaksin dari virus ini. Jika pun ada, vaksin masih diproses uji coba yang lama sehingga bisa memakan waktu hingga satu tahun lebih.

Sementara dari segi ketakutan, lantaran virusnya yang menyebar cepat membuat masyarakat takut terjangkit sehingga memilih berdiam di rumah.

Akibatnya, virus ini membuat produksi terhenti, memacetkan distribusi barang, sehingga mematikan perekonomian suatu bangsa. Perekonomian negara-negara dunia melorot seketika tatkala corona merebak wilayahnya.

Indonesia pun demikian: nilai tukar dolar yang meninggi—sempat tertinggi Rp17 ribu—hingga saham yang jeblok terjadi tak tanggung-tanggung. Angka pengangguran melonjak tinggi—setidaknya 2,8 juta pekerja yang “dirumahkan.” Tingkat kemiskinan diyakini meningkat. Bahkan, dikhawatirkan terjadi penjarahan kembali seperti pada tahun 1998—yang gaungnya sudah mulai berbunyi di beberapa kalangan masyarakat.

Untuk meminimalisir dampak tersebut, pemerintah Indonesia pun turun tangan dengan penambahan alokasi belanja dan pembiayaan anggaran negara (APBN) 2020 sebesar Rp405,1 triliun. Jumlah yang terhitung besar, meski tidak seberapa dibanding Cina yang sebesar US$10,26 miliar atau Rp153 triliun.

Dengan kata lain, virus corona sebetulnya adalah sumber masalah dari segela kesemerawutan yang terjadi saat ini. Dan karena itu, sumber masalah ini harus dituntaskan terlebih dahulu.

Berkaitan dengan ibukota baru, seharusnya pemerintah menunda terlebih dahulu dalam melanjutkan pembangunan ibukota seluas 256.142,74 hektar untuk area dan perluasannya. Ibukota sendiri membutuhkan banyak dana, baik dari internal anggaran negara maupun swasta, yang kurang lebih bisa menghabiskan setara sepertiga total anggaran negara (APBN).

Total anggaran pembangunan ibukota baru itu saja sebesar Rp466 triliun. Pembagiannya, anggaran negara yang digunakan untuk ibukota baru sebesar Rp89,4 triliun; swasta sebesar Rp123,2 triliun; dan kerja sama pemerintah dan badan usaha sebesar Rp253,4 triliun.

Serba-serbi Sejarah Pindah Ibukota di Indonesia

Pembangunan ibukota baru kali ini tentu bukanlah prioritas utama dalam persoalan sekarang. Sebab, penanganan yang paling mendesak adalah penanganan wabah corona. Bagaimana mungkin pemerintah malah lebih terdesak untuk melanjutkan pembangunan ibukota dibanding persoalan corona yang telah menginfeksi lebih dari enam ribu orang saat ini?

Jikalau ternyata ini masih dilanjutkan, bisakah kita bertanya, sebetulnya kemana kah pemerintah Indonesia berpihak: kepentingan segelintir elite atau kepentingan rakyat yang benar-benar mendesak?

Lagipula, terasa mustahil jika pembangunan ibukota baru masih terus dilanjutkan mengingat masih ada wabah corona yang menakut-nakuti masyarakat saat ini. Investor pun juga pasti menimbang ulang kepentingannya untuk menginvestasi ibukota baru.

Terlebih dengan adanya wabah corona yang telah mengakibatkan krisis di seluruh dunia saat ini, rencana itu semakin terasa absurd. Menjadi tak masuk akal kalau pemerintah Indonesia masih terus melanjutkan rencana tersebut.

Maka dari itu, pemerintah harus menunda pembangunan ibukota baru, sebab keberadaan ibukota baru itu belum lah terlalu urgen. Penanganan wabah corona adalah yang paling penting saat ini. Meskipun ini dianggap memboroskan uang negara, tetapi keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi dalam tindakan bernegara.

Jadi, alangkah lebih baik pemerintah fokus untuk menangani wabah corona setuntas-tuntasnya dibanding melanjutkan pembangunan ibukota baru. Pemerintah seharusnya fokus pada upaya mitigasi atau pengurangan dari dampak corona, sambil juga turut serta memperhatikan penanganan obat dan vaksin corona.

Pemerintah harusnya juga patut menyediakan dana sebesar-besarnya untuk program jaring pengaman sosial. Krisis akibat wabah corona telah menghantam berbagai sector industri yang menyebabkan krisis ekonomi—seperti yang diurai sebelumnya.

Jaminan hidup untuk orang miskin itulah yang perlu diprioritaskan agar tidak terjadi ledakan sosial di mana-mana.

Pemerintah harus memperbesar dana bantuan langsung tunai yang terbilang efektif untuk meredam ledakan sosial masyarakat saat ini. Setidaknya, dana tersebut bisa diambil dari dana pembangunan ibukota baru atau juga dana kartu prakerja.

Jangan lah pengalokasian dana justru dilaihkan ke sektor yang tidak terlalu penting saat ini, seperti pembangunan ibukota baru. Singkatnya, lebih baik singkirkan hal-hal yang tidak penting, lalu prioritaskan yang paling penting. (AK)


0 Komentar