Sejarah Gerakan Kiri di Indonesia

Dark Mode

More From Our Network

rowtvriaumandiriwartaekonomiteknologiId
Gerakan kiri menjadi salah satu spektrum politik yang pernah mewarnai sejarah Indonesia. (Foto: Istimewa)

-

AA

+

Sejarah Gerakan Kiri di Indonesia

Hipotesa | Jakarta

Jumat, 17 April 2020 12:14 WIB


Pelanggaran HAM kepada kaum yang terlibat, tertuduh ikut dalam gerakan kiri menyeruak ke permukaan dengan sekitar 500 ribu hingga 3 juta orang dibantai. 

ISTILAH gerakan kiri berawal dari pembedaan kelompok di Majelis Nasional Perancis pada tahun 1789, pada masa awal revolusi. Pembedaan tersebut terus berlanjut dan diterapkan pada gerakan-gerakan yang radikal atau progresif.

Gerakan kiri menjadi salah satu spektrum politik yang pernah mewarnai sejarah Indonesia, termasuk gerakan marxis. Pemikiran dari Karl Marx sangat berpengaruh terhadap dunia dan terhadap bapak bangsa seperti Soekarno dan Tan Malaka.

Di Indonesia, gerakan kiri pernah terakomodir dengan salah satu partai yang paling dominan dalam ideologi kiri pada saat sebelum dan sesudah kemerdekaan, yaitu Partai Komunis Indonesia (PKI). Partai ini dikatakan sebagai partai politik dengan ideologi komunisme terbesar kedua di Asia setelah Tiongkok. Perlawan PKI terhadap penjajah pernah terjadi pada tahun 1928 dimana PKI sudah menggunakan kata Indonesia.

Dalam perjalanannya PKI semakin besar dan mendapat pendukung jutaan orang pada pemilu tahun 1955. Dengan berbagai kejadian kompleks dengan intrik politik yang terjadi, paham Komunis dan pendirian partai komunis dilarang dengan TAP MPRS XXV/1966.

Saat orde baru, gerakan kiri khususnya komunisme dilarang di Indonesia. Berbagai alasan dari sentimen agama bahwa komunisme identik dengan atheis pun digunakan pada era ini. Setelah runtuhnya orde baru, diskusi dan perbincangan mengenai gerakan kiri kembali muncul. Beberapa buku seperti “Tan Malaka Gerakan Kiri, dan Revolusi Indonesia” karya Harry A. Poeze dan “Sejarah Gerakan Kiri untuk Pemula” mulai diterbitkan. Film-film dokumenter juga ditayangkan seperti seperti “Jagal-Act of Killing” dan “Senyap-The Look of Silence” karya Joshua Oppenheimer. Dengan demikian, rekonstruksi wacana kebenaran sejarah gerakan kiri Indonesia akan terjadi.

Kekuasaan orde baru yang runtuh di tahun 1998, ditandai dengan pengunduran diri Soeharto karena desakan dari gerakan-gerakan rakyat termasuk yang berstatus mahasiswa.

Tragedi kemanusiaan pada tahun 1965 perlahan mulai terbuka. Pelanggaran HAM kepada kaum yang terlibat, tertuduh ikut dalam gerakan kiri menyeruak ke permukaan dengan sekitar 500 ribu hingga 3 juta orang dibantai.

Akan tetapi, Indonesia masih berpegang pada TAP MPRS XXV/1966 untuk menghambat pemikiran Komunisme. Hal ini tentu bertolak belakang dengan pemikiran dari Soekarno yang bukanlah seseorang yang anti-PKI. Soekarno sendiri pernah memberi gagasannya yaitu Nasakom (Nasionalisme, Agama dan Komunis) dimana ketiganya bisa ada bersama-samaan.

Abdurrahman Wahid (Gus Dur) saat menjabat menjadi Presiden RI pernah dengan berani mencoba mencabut TAP MPRS XXV/1966 walaupun pada akhirnya gagal. Pemerintahan masa Presiden-Wakil Presiden Jokowi-Jusuf Kalla pernah berjanji akan menyelesaikan permasalahan pelanggaran HAM di masa termasuk tragedi kemanusiaan 1965 (G30S).

Sebenarnya, fakta-fakta sejarah yang disodorkan memberikan banyak tafsiran dan polemis terkait insiden dini hari G30S 1965. Sejauh ini, di luar tafsir resmi oleh negara, merujuk pada pendapat Asvi Warman Adam setidaknya ada lima tafsiran tentang pelaku utama dari G30S 1965, yaitu tokoh dalam tubuh Angkatan Darat (Cornell Paper, Wertheim, Harold Crouch), Pemerintah AS atau CIA (Peter Dale Scott, G. Robinson), Presiden Soekarno (John Hughes, Antonie Dake) Oknum PKI (Tim ISAI), dan tidak ada pelaku tunggal (Nawaksara, Manai Sophiaan).


0 Komentar