Sejarah Lika-liku Pemindahan Ibukota Indonesia

Setidaknya ibu kota NKRI pernah dipindahkan ke Yogyakarta pada tahun 1946 kemudian dialihkan ke Bukittinggi, Sumatera Barat, karena Agresi Militer Belanda II yang menyasar Yogyakarta pada tahun 1948. 

WACANA mengenai pemindahan ibu kota NKRI dari Jakarta yang direncanakan memilih Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, masih terus bergulir hingga saat ini.

Setidaknya ibu kota NKRI pernah dipindahkan ke Yogyakarta pada tahun 1946 kemudian dialihkan ke Bukittinggi, Sumatera Barat, karena Agresi Militer Belanda II yang menyasar Yogyakarta pada tahun 1948.

Saat ini, sebagian masyarakat telah menganggap bahwa Kota Jakarta tidak lagi layak menyandang pusat pemerintahan. Berbagai masalah dijadikan alasan seperti banjir, kemacetan lalu lintas, kepadatan penduduk, transportasi, tata kota, dan lain sebagainya. Alasan tersebut mendorong agar Kota Jakarta segera dipensiunkan dari status ibu kota. Beberapa tempat di Kalimantan menjadi kandidat terkuat untuk calon ibu kota baru NKRI seperti Pontianak, Kayong Utara, Palangkaraya, Gunung Mas, Banjarmasin, Banjarbaru, Samarinda, Balikpapan, Kutai Kartanegara, dan Penajam Paser Utara.


Serba-serbi Sejarah Pindah Ibukota di Indonesia

Bambang Brodjonegoro selaku Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang bahkan telah memastikan bahwa ibu kota baru NKRI nanti memang direncanakan di Pulau Kalimantan demi pemerataan.


Jakarta Sebagai Pilihan Ibu Kota

Jakarta merupakan warisan kolonial yang statusnya hingga saat ini sebagai ibu kota NKRI. Namun, Jakarta bukan sekedar peninggalan kolonial semata, karena para pemimpin bangsa saat itu memilih Jakarta sebagai ibu kota RI memiliki ketersediaan fasilitas yang cukup banyak. Di Jakarta terdapat Gedung Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang kemudian dijadikan sebagai Istana Negara saat ini. Selain itu, pada masa kolonial Hindia Belanda, kota Jakarta merupakan pusat pemerintahan yang bernama Batavia.

Setelah memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia belum memiliki kemampuan yang memadai untuk mendirikan bangunan-bangunan penting dan fasilitas penunjang lainnya. Belum lagi, ketika itu Belanda tidak langsung mengakui kedaulatan NKRI sebagai negara yang merdeka. Maka dari itu, menjadikan Jakarta sebagai Ibu Kota adalah pilihan yang terbaik dari para pendiri bangsa. Meskipun demikian, Jakarta tidak lama menyandang status sebagai ibu kota NKRI sejak peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Hanya beberapa minggu setelah Indonesia merdeka, Belanda datang dengan membonceng pasukan Sekutu setelah mengalahkan Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Bahkan, Pada tanggal 29 September 1945, tentara Belanda alias NICA sudah memasuki Jakarta. Sementara di sisi lain, masih ada sisa-sisa tentara Jepang yang belum ditarik.

Presiden Soekarno, Wakil Presiden Mohammad Hatta, dan sejumlah petinggi pemerintahan NKRI lainnya mencoba bertahan semampu mungkin di ibu kota Jakarta.


Berpindah ke Yogyakarta

Sultan Hamengku Buwono IX, mengirimkan kurir kepada Presiden Soekarno di Jakarta pada tanggal 2 Januari 1946 ke. Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paku Alam VIII, pemimpin kerajaan lainnya di Yogyakarta, tepatnya Kadipaten Pakualaman, menawarkan kepada Presiden Soekarno agar Yogyakarta dijadikan sebagai ibu kota sementara NKRI.

Tawaran tersebut disambut baik oleh Presiden Soekarno dan para pejabat tinggi negara lainnya. Persiapan pemindahan ibu kota langsung dirembuk dalam sidang kabinet tertutup. Pada malam hari tanggal 3 Januari 1946, di jalur kereta api yang terletak di belakang kediaman Bapak Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur, Menteng, Jakarta Pusat, datang sebuah gerbong yang ditarik dengan lokomotif secara perlahan. Lampu kereta tersebut dipadamkan agar tidak tampak mencurigakan.

Pada tanggal 4 Januari 1946, rombongan gerbong rahasia tersebut sampai di Yogyakarta dengan selamat. Sementara itu, keamanan di Kota Jakarta diserahkan kepada Letnan Kolonel Daan Jahja yang menjabat Gubernur Militer Kota Jakarta.

Di Stasiun Tugu menjelang subuh, sudah hadir Sultan Hamengkubuwono IX, Paku Alam VIII, dan Jenderal Soedirman, untuk menyambut kedatangan Bapak Soekarno dan rekan-rekannya.

Sejak saat itu, ibu kota NKRI berada di Yogyakarta, dan seluruh biaya operasional pemerintahan dan para pejabat selama berada di Yogyakarta ditanggung oleh Kraton Yogyakarta yang dibantu oleh Kadipaten Pakualaman. Pada masa tersebut, kondisi keuangan negara sedang sangat buruk bahkan kosong.


Berpindah ke Bukittinggi

Perang Agresi Militer Belanda II pada tanggal 19 Desember 1948 membuat Yogyakarta terguncang. Presiden Soekarno dan sejumlah pejabat tinggi lainnya ditangkap dan diasingkan ke luar Jawa. Ibu kota Indonesia pada akhirnya harus berpindah lagi. Kali ini ibu kota dipindahkan ke Bukittinggi, Sumatera Barat, berkat peran Syafruddin Prawiranegara dan kawan-kawan yang membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI). Terbentuknya PDRI memainkan peranan penting dan menjamin perjuangan melawan Belanda tetap dipimpin oleh pemerintahan yang sah dan diakui oleh kaum republik di seluruh Indonesia.


Sjafruddin Prawiranegara Presiden yang Terlupakan

Angkatan perang NKRI membalas lewat Serangan Umum 1 Maret 1949 untuk merebut Yogyakarta demi membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia masih ada dan tetap ingin mendirikan negara yang mandiri. Perserikatan Bangsa-Bangsa dan beberapa negara mendesak kepada Belanda untuk berdamai.

Atas desakan tersebut, Soekarno dan beberapa pejabat lain akhirnya dibebaskan dan dipulangkan ke Yogyakarta. Demikian pula PDRI yang kemudian dibubarkan karena pusat pemerintahan RI di Yogyakarta sudah mulai pulih sejak tanggal 6 Juli 1949.


Kembali ke Jakarta

Kedudukan Yogyakarta sebagai Ibu kota tetap berlangsung sampai penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada Indonesia pada akhir tahun 1949. Setelah Belanda mengakui kedaulatan NKRI sesuai hasil kesepakatan dalam Konferensi Meja Bundar (KMB). Ibu kota kembali ke Jakarta terhitung sejak tanggal 17 Agustus 1950 sampai sekarang.