Sejarah Partai Politik di Indonesia
Sejarah eksistensi partai politik di Indonesia (Foto: Istimewa)

Setelah Proklamasi Kemerdekaan, kesempatan untuk mendirikan partai politik dibuka seluas-luasnya.

DALAM suatu negara demokrasi, partisipasi politik masyarakat merupakan elemen penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karenanya, eksistensi partai politik menjadi esensial karena menjadi tolak ukur partisipasi politik masyarakat yang menampung berbagai aspirasi masyarakat sebagai bentuk persatuan dan kesatuan.

Di Indonesia sendiri, sejarah partai politik sudah tertulis bahkan sebelum Indonesia merdeka. Hal ini menunjukkan bahwa sejak masa kolonial, rakyat Indonesia sudah mulai melek politik dan ingin terlibat dalam sistem perpolitikan negara.

Organisasi seperti Budi Utomo, Sarikat Islam, atau Partai Nasional Indonesia memiliki peran yang signifikan terhadap perkembangan gerakan nasional. Pada tahun 1939, dibentuk Komite Rakyat Indonesia (KRI) yang terdiri atas Gabungan Politik Indonesia (GAPI) yang merupakan gabungan partai-partai beraliran Islam serta Majelis Rakyat Indonesia (MRI) yang merupakan gabungan organisasi buruh.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan, kesempatan untuk mendirikan partai politik dibuka seluas-luasnya. Maklumat X yang dikemukakan oleh Mohammad Hatta pada 3 November 1945 menandai awal tumbuhnya partai politik di Indonesia pasca kemerdekaan. Selanjutnya, pada Pemilihan Umum tahun 1955, empat partai politik besar Indonesia muncul dan menjadi peserta pemilu.

Parpol tersebut terdiri atas Partai Masyumi, Partai Nasional Indonesia (PNI), Nu, dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Periode 1950 hingga 1959 merupakan titik kejayaan sistem multi partai di Indonesia. Akan tetapi, sistem multi partai ternyata tidak berdampak baik terhadap berjalannya kabinet dan seringkali menghambat perkembangan negara. Pada akhirnya, Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit untuk mengakhiri masa parlementer di Indonesia pada 5 Juli 1959.

Pada masa Orde Lama, PKI merupakan satu-satunya partai yang dapat menjalankan fungsinya secara efektif karena dimanfaatkan oleh Presiden Soekarno sebagai kekuatan penyeimbang AD. Berakhir masa parlementer di Indonesia menandakan kemunculan sistem baru yaitu sistem demokrasi terpimpin. Dalam slogan Nasionalisme, Agama, dan Komunisme (NASAKOM), Soekarno memperkuat tiga partai sebagai inti slogan tersebut yaitu partai NU, PNI dan PKI. PKI menjadi parpol paling kuat karena mendominasi suara rakyat Indonesia pada saat itu.

Akan tetapi, setelah peristiwa Gerakan 30 September, PKI disebut sebagai partai terlarang karena dianggap mencoba menyetir pemerintah. Maka dari itu, Soeharto kemudian menumpas PKI bersama dengan kroni-kroninya. Pada masa Orde Baru, partai politik diberikan keleluasaan untuk bergerak lebih bebas. Hal ini ditunjukkan pada pelaksanaan pemilu tahun 1971 yang diikuti oleh sepuluh partai. Partai Golongan Karya memenangkan perolehan suara terbanyak dengan jumlah 34.348.673 suara atau 62,82 persen.

Pada tahun 1973, Presiden Soeharto memerintah untuk pelaksanaan penyederhanaan partai dengan cara menggabungkan atau fusi beberapa partai menjadi satu. Partai politik pada saat itu dibagi menjadi tiga yaitu dua parpol dan satu golongan. Partai yang berideologi Islam bersatu menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), partai beraliran nasionalis dan parpol non-Islam bergabung menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI), dan satu golongan yaitu Golongan Karya (Golkar) yang menjadi tulang punggung penguasa Indonesia pada rezim yang dipimpin oleh Soeharto di Orde Baru.

Partai Golkar terus mendominasi dunia perpolitikan Indonesia selama Orde Baru. Hingga akhirnya pada tahun 1998 ketika Soeharto lengser, masyarakat Indonesia menuntut adanya perubahan dalam dinamika kehidupan politik Indonesia agar lebih demokratis. Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie kemudian mengeluarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Partai Politik. UU tersebut mengundang berdirinya partai-partai politik baru di Indonesia.

Pada saat itu, 48 parpol dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti Pemilu 1999. Di tahun 2004, terdapat 24 parpol yang mengikuti pemilu tahun itu. Pemilu 2009 diikuti oleh 38 partai politik. Pemilu 2014 diikuti oleh 15 parpol sedangkan Pemilu 2019 diikuti oleh 20 parpol. Hal ini menunjukkan eksistensi dan partisipasi masyarakat dalam partai politik sebagai aktor dalam panggung perpolitikan Indonesia.


0 Komentar