Sepak Terjang Depkes Era Sukarno dalam Memberantas Penyakit

Dark Mode

More From Our Network

rowtvriaumandiriwartaekonomiteknologiId
Sepak Terjang Depkes Era Soekarno (Ilustrasi: Total Politik)

-

AA

+

Sepak Terjang Depkes Era Sukarno dalam Memberantas Penyakit

Total Politik | Jakarta

Rabu, 01 April 2020 11:09 WIB


Sejak era Soekarno, pemerintah Orde Lama di bawah naungan Depkes sudah memberantas penyakit seperti pes, kolera, tuberkolosis, malaria, dan lainnya.

SEJAK Era Sukarno menjadi presiden, pemberantasan penyakit dan wabah yang pernah melanda tanah air terus dilakukan. Kiranya, pemberantasan penyakit itu benar-benar diseriusi ketika sejak masa Demokrasi parlementer (1950-1959) dan Demokrasi Terpimpin (1959-1967).

Menurut buku Sejarah Pemberantasan Penyakit di Indonesia, beberapa lembaga kesehatan pada era demokrasi terpimpin sudah berdiri, seperti Lembaga Eijkman di Jakarta; Lembaga Pasteur di Bandung; Lembaga Pemberantasan Penyakit di Malaria di Jakarta; dan Lembaga Pemberantasan Penyakit Kelamin di Surabaya.

Kemudian, Lembaga Pemberantasan Penyakit Rakyat di Yogyakarta; Lembaga Pemberantasan Penyakit Pes di Bandung; dan Lembaga Pemberantasan Penyakit Mata di Semarang.

Keberadaan lembaga-lembaga tersebut mempermudah negara untuk menangani penyakit. Dengan segala keterbatasan, Departemen Kesehatan (Depkes) mengelola lembaga tersebut, dan mulai memberantas berbagai macam penyakit. Mulai dari pes, kolera, cacar, tuberkolosis, malaria, farmbusia, kusta, filariasis, dan poliomyelitis.

Beberapa penyakit penting diurai di sini. Pada penyakit pes, Depkes memberantas penyakit pes ini dengan menggunakan racun serangga berupa “DDT Spraying” sejak tahun 1952. Pemberantasan penyakit itu terus dilakukan hingga tahun 1961. Tercatat, tahun 1960 dan 1961, tidak ada kasus orang terjangkit penyakit pes.

Pada kolera, Depkes memberikan vaksin TCD (typhus, cholerae, dysentery) kepada anggota angkatan perang dan anak-anak sekolah sebagai upaya pengebalan tubuh pada tahun 1950.

Tahun 1961, kolera kembali mewabah di Semarang hingga menimbulkan kematian. Karena itu, pada 1962, Cholera eltor, sebutan penyakit kolera, masuk ke dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1962 tentang wabah.

Pemberantasan Penyakit Era Awal Suharto

Depkes melakukan hal yang sama seperti pada tahun 1950, yakni memvaksinasi TCD yang kelak dikenal sebagai pemberian “ring vaksinasi.”

Pada penyakit cacar, penyakit ini mewabah kembali pada awal kemerdekaan, tepatnya tahun 1948, setelah diredakan pada awal abad 20. Depkes, pada 1951, melakukan pencacaran massal di Pulau Jawa, Sumatra, dan pulau-pulau lain di Indonesia. Upaya ini dilakukan sejalan dengan kebijakan World Health Organization (WHO) untuk membasmi penyakit cacar. Bio Farma juga telah berhasil menghasilkan vaksin cacar yang efektif.

Pembasmian cacar dilakukan dengan pemberian vaksin kering yang dibuat Prof. Sardjito di Klaten. Upaya tersebut terus dilakuan hingga tahun 70-an, dan berbuah hasil Indonesia dinyatakan bebas cacar oleh WHO.

Pemerintah juga melakukan pemberantasan penyakit tuberkolosis melalui vaksin BCG yang telah ditemukan pda 1950.

Tahun 1952, pemerintah Indonesia bersama WHO dan The United Nations Children's Fund (UNICEF) menandatangani persetujuan untuk memulai program percontohan dan latihan pemberantasan penyakit tuberkolosis.

Upaya tersebut semakin terimplementasi ketika diadakan konferensi pertama pemberantasan penyakit paru-paru pada Juli 1953. Rekomendasi ini adalah vaksinasi BCG sebagai upaya preventif terhadap tuberkolosis.

Pemberantasan Malaria juga demikian. Pada 1950, Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan The United States Agency for International Development (USAID) mencanangkan Komando Basmi Malaria (Kopem). Kopem adalah suatu task force Depkes dengan tugas khusus membasmi malaria.

Pencanangan tersebut semakin terbukti ketika tahun 1959, pemerintah Indonesia bersama WHO dan USAID menandatangani persetujuan pembasmian malaria. Tujuannya, agar penyakit malaria terbasmi dari wilayah Indonesia hingga pada tahun 1970.

Kegiatan pembasmian ini meliputi penyemprotan rumah di seluruh Jawa, Bali, dan Lampung selama tahap attack; penemuan penderita secara aktif dan pasif, dan pengobatan radikal terhadap positif pada abgian akhir tahap attack dan tahap konsolidasi; penyelidikan entomologi; dan penataran tenaga.

Sukarno menjadi ikon dalam penyemprotan DDT pertama di Yogyakarta, pada 12 November 1959. Sehingga, tanggal itu ditetapkan sebagai Hari Kesehatan nasional hingga kini.

Perubahan Struktur

Depkes, selain mengelola lembaga-lembaga tersebut, Lembaga itu juga mengelola sekolah dan kursus bidang kesehatan, jawatan perlengkapan, badan pengawas perusahaan farmasi (Bapphar), kedinasan, rumah sakit, dan balai pengobatan.

Tahun 1965, organisasi Depkes mengalami perubahan mendasar, yakni dibentuk beberapa direktorat jenderal (Ditjen) sebagai unit pelaksana teknis (UPT) yang sebelumnya tidak ada dalam struktur departemen kesehatan.

Kemudian, Depkes membentuk Direktorat Jenderal Krida Nirmala sebagai UPT penyakit menular. Tugasnya, menghilangkan penyakit.

Dirjen Krida Nirmala, dr. Marsaid, memiliki beban kerja di bidang penyakit yang menjadi masalah. Beberapa masalah itu seperti penyakit malaria, cacar, tuberkolosis, kusta, kolera, diare, dan frambusia. Dan juga, permasalahan kesehatan karantina laut dan kesehatan transmigrasi.

Seiring perkembangannya, menteri kesehatan kala itu, dr. REM Suling, mengganti nama Ditjen Krida Nirmala menjadi Ditjen Pencegahan, Pembasmian, dan Pemberantasan Penyakit Menular (P4M).

Seiring dengan penggantian nama lembaga, Suling juga mengganti Marsaid dengan Prof. Dr. J. Sulianti Saroso. Belum ada sumber yang menjelaskan lebih lanjut. Namun, bisa dikatakan belum banyak perubahan terjadi lantaran terjadi perubahan kekuasaan dari Sukarno ke Suharto pada 1967. (AK)


0 Komentar