Sepanjang 2019, Sembilan Kepala Daerah Ditangkap KPK
Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

JAKARTA, HALUAN.CO - Dari Januari hingga awal Desember 2019, tercatat sembilan kepala daerah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kepala daerah yang kena OTT KPK tersebut adalah, Bupati Mesuji Khamami, Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip, Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun dan Bupati Kudus Muhammad Tamzil.

Kemudian Bupati Muara Enim Ahmad Yani, Bupati Bengkayang Suryadman Gidot, Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara, Bupati Indramayu Supendi dan Wali Kota Medan Tengku Dzulmi Eldin.

Bupati Mesuji

Bupati Mesuji Khamami ditangkap KPK melalui OTT tanggal 23 Januari 2019 dalam dugaan kasus menerima suap senilai Rp1,58 miliar sebagai fee proyek sebesar 12 persen dari total nilai proyek.

Saat ditangkap, KPK mengamankan uang sebesar Rp1,28 miliar dalam pecahan Rp100 ribu yang dimasukkan ke dalam kardus air mineral.

Khamami ditangkap bersama empat tersangka lainnya ketika itu, yaitu Taufik Hidayat dari unsur swasta yang merupakan adik Khamami, Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Mesuji, Lampung, sekaligus pejabat pembuat komitmen (PPK) Wawan Suhendra, pemilik PT Jasa Promix Nusantara dan PT Secillia Putri Sibron Azis, dan Kardinal dari swasta.

Dalam proses persidangan, Khamami divonis dengan hukuman 8 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang Bandarlampung, tanggal 5 September 2019.

Bupati Talaut

Kepala daerah berikutnya yang ditangkap adalah KPK Bupati Kepulauan Talaud Sulawesi Utara, Sri Wahyumi Maria Manalip. Dia tangkap KPK tanggal 30 April 2019. Saat penangkapan, KPK mengamankan barang mewah dengan uang sebesar Rp513,855 juta.

Kemudian juga diamankan sejumlah barang-barang mewah, yakni handbag channel senilai Rp97.360.000, tas Balenciaga senilai Rp32.995.000, jam tangan Rolex senilai Rp224.500.000 anting berlian Adelle senilai Rp32.075.000 dan cincin berlian Adelle senilai Rp76.925.000. Selain itu, juga diamankan uang tunai sebesar Rp 50 juta.

KPK kemudian menetapkan Sri bersama Benhur Lalenoh seorang tim sukses dari bupati dan Bernard Hanafi Kalalo, seorang pengusaha sebagai tersangka kasus suap pengadaan barang/jasa di Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara.

Sri pun telah dituntut 7 tahun penjara ditambah denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan oleh jaksa penuntut umum KPK dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (18/11).

Gubernur Kepri

Kemudian pada tanggal 10 Juli 2019 giliran Gubernur Kepulauan Riau, Nurdin Basirun yang ditangkap KPK. Dari sebuah tas di rumah Nurdin yang diamankan KPK, ditemukan uang 43.942 dolar Singapura, 5.303 dolar AS, 5 euro, 407 ringgit Malaysia, 500 riyal, dan Rp132.610.000.

KPK pun menetapkan Nurdin bersama Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri Edy Sofyan (EDS), Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri Budi Hartono (BUH), dan Abu Bakar (ABK) dari unsur swasta sebagai tersangka kasus suap izin prinsip dan izin lokasi pemanfaatan laut, proyek reklamasi di wilayah pesisir dan pulau kecil di Kepulauan Riau (Kepri) pada tahun 2018/2019.

Nurdin pun saat ini tengah menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta. Pada sidang perdana yang digelar pada garu Rabu (4/12), Nurdin didakwa terima suap 11.000 dolar Singapura dan Rp 45 juta serta gratifikasi sebesar Rp 4,22 Miliar.

Bupati Kudus

Bupati Kudus, Jawa Tengah, Muhammad Tamzil diciduk KPK tanggal 26 Juli 2019. Adapun barang bukti yang diamankan KPK dari kegiatan tangkap tangan ini berupa uang tunai sebesar Rp170 juta.

Tamzil pun ditetapkan sebagai tersangka bersama Agus Soeranto yang merupakan staf khususnya dan Plt. Sekretaris Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kudus Akhmad Sofyan terkait dengan kasus suap pengisian perangkat daerah di lingkungan Pemkab Kudus, Jawa Tengah, pada tahun 2019.

Atas penetapan sebagai tersangka oleh KPK, Tamzil pun sempat mengajukan praperadilan di PN Jakarta Selatan. Namun, hakim tunggal Sudjarwanto dalam putusannya pada hari Selasa (1/10) menolak permohonan praperadilan Tamzil.

Bupati Muara Enim

Bupati Muara Enim, Sumatera Selatan Ahmad Yani ditangkap KPK tanggal 2 September 2019. Saat OTT, KPK mengamankan uang 35.000 dolar AS yang diduga sebagai bagian dari fee 10 persen yang diterima Ahmad Yani dari Robi Okta, dari unsur swasta atau pemilik PT Enra Sari.

KPK pun akhirnya menetapkan tiga tersangka terkait dengan kasus suap proyek-proyek pekerjaan di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, yaitu Ahmad Yani dan Kepala Bidang pembangunan jalan dan PPK di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Elfin Muhtar sebagai penerima suap, sedangkan Robi sebagai pemberi suap.

Bupati Bengkayang

Kemudian berselang sehari, giliran Bupati Bengkayang Suryadman Gidot yang digaruk KPK melalui OTT. Dalam penangkapan itu, KPK mengamankan barang bukti berupa handphone, buku tabungan, dan uang sebesar Rp336 juta dalam bentuk pecahan Rp100 ribu.

Bersama Suryadman,ditetapkan enam orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka terkait dengan proyek pekerjaan di Pemerintah Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, yakni Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bengkayang Aleksius serta lima orang pihak swasta masing-masing Rodi, Yosef, Nelly Margaretha, Bun Si Fat, dan Pandus.

Bupati Lampung Utara

Pada tanggal 6 Oktober 2019, KPK kembali melakukan OTT. Kali ini yang ditangkap adalah Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara. Dalam OTT, KPK menemukan barang bukti uang Rp200 juta sudah diserahkan kepada Agung, kemudian diamankan dari kamarnya.

KPK pun menetapkan Agung bersama lima orang lainnya sebagai tersangka kasus suap terkait dengan proyek di Dinas PUPR dan Dinas Perdagangan di Kabupaten Lampung Utara, yaitu Raden Syahril orang kepercayaan Agung, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara Syahbuddin, Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara Wan Hendri, serta dua orang dari unsur swasta masing-masing Chandra Safari dan Hendra Wijaya Sale.

Bupati Indramayu

Pada tanggal 14 Oktober 2019, giliran Bupati Indramayu Supendi yang terjaring OTT. Dalam OTT, KPK mengamankan uang Rp 100 juta dari Supendi yang berasal dari Kepala Desa Bongas Kadir dan Rp50 juta lainnya yang direncanakan akan digunakan untuk membayar gadai sawah.

KPK pun menetapkan Supendi bersama tiga orang lainnya sebagai tersangka kasus suap pengaturan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.

Ketiganya adalah Kepala Dinas PUPR Kabupaten Indramayu Omarsyah, Kepala Bidang Jalan di Dinas PUPR Kabupaten Indramayu Wempy Triyono, dan Carsa AS dari unsur swasta.

Walikota Medan

Terakhir kepala daerah yang ditangkap KPK adalah Wali Kota Medan Tengku Dzulmi Eldin. Dia ditangkap KPK tanggal 15 Oktober 2019. KPK menetapkan Dzulmi sebagai tersangka bersama Kepala Dinas PUPR Kota Medan Isa Ansyari dan Kepala Bagian Protokoler Kota Medan Syamsul Fitri Siregar.

Dzulmi ditetapkan sebagai tersangka setelah diamankan OTT di Medan bersama dengan Syamsul Fitri Siregar, Isa Ansyari, ajudan Wali Kota Medan Aidiel Putra Pratama, dan Sultan Sholahuddin pada hari Selasa (15/10).

Dalam kasus yang ini, Dzulmi diduga menerima sejumlah uang dari Isa Ansyari. Isa memberikan uang tunai sebesar Rp20 juta setiap bulan kepada Dzulmi selama periode Maret—Juni 2019. Pada tanggal 18 September 2019, Isa juga memberikan uang senilai Rp 50 juta kepada Dzulmi. emberian kedua terkait dengan perjalanan dinas Dzulmi ke Jepang yang juga membawa keluarganya.


0 Komentar