Setelah Gubernur, Interpelasi Gerindra Sasar Walikota Padang

Dark Mode

More From Our Network

rowtvriaumandiriwartaekonomiteknologiId
Walikota Padang Mahyeldi Anaharullah (Foto: Istimewa)

PADANG, HALUAN.CO– Setelah sebelumnya menyasar Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, kini giliran Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah yang juga keduanya kader PKS, menjadi target hak interpelasi Gerindra. 

Hak interpelasi terhadap walikota Padang tersebut mencuat setelah anggota DPR RI yang juga Ketua DPD Gerindra Sumbar, Andre Rosiade bersama Fraksi Gerindra Padang serta Satpol PP Padang melakukan penggerebekan ke sejumlah tempat hiburan malam di Padang, Minggu (22/12/2019) lalu.

Saat itu, Andre bersama Satpol PP menemukan banyaknya tempat hiburan malam yang beroperasi tanpa izin dengan menyediakan pelayan wanita dan minuman keras. Atas dasar itu, Andre Rosiade meminta Fraksi Gerindra DPRD Padang untuk menggunakan hak interpelasi.

Anggota Fraksi Gerindra DPRD Kota Padang Budi Syahrial, Jumat (27/12/2019) di Padang mengaku, seluruh anggota Fraksi Gerindra DPRD Kota Padang mendukung penuh pengajuan hak interpelasi DPRD terhadap Walikota Padang. Bahkan, sebelas anggota fraksi Gerindra DPRD Padang sudah menandatangani permohonan pengusulan hak interpelasi tersebut.

Eeehhh Diancam Hak Interpelasi Irwan Prayitno Tetap Lanjutkan Kunker ke Mesir

Selanjutnya, tinggal menunggu dukungan minimal dari satu fraksi lainnya. Karena, syarat untuk diajukannya hak interpelasi ke Bamus (Badan Musyawarah) adalah minimal tujuh orang anggota DPRD dari dua fraksi yang berbeda.

“Satu orang saja dari fraksi lain sudah cukup. Langsung kita ajukan ke Bamus untuk diagendakan paripurna,” kata Budi.

Selain masalah tempat hiburan malam tak berizin tersebut, hak interpelasi yang digagas Gerindra itu juga untuk mempertanyakan persoalan gagalnya Kota Padang menjadi tuan rumah Penas Tani (Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan), yang merupakan agenda skala nasional di tahun 2020.

Padahal, Kota Padang sudah jauh hari digadang-gadang sebagai tuan rumah, bahkan telah banyak melibatkan masyarakat. Namun, hanya beberapa bulan menjelang agenda berlangsung, tuan rumah dialihkan oleh pemerintah pusat ke Padang Pariaman dengan alasan ketidaksiapan.

Persoalan ketiga, mempertanyakan persoalan kesemrawutan di Pasar Raya Padang. Pedagang Kaki Lima (PKL) di pinggir jalan dalam aturan Perwako seharusnya hanya boleh berjualan setelah jam tiga sore. Namun yang terjadi, mereka berdagang mulai dari sebelum jam 12 siang dan itu terkesan dibiarkan saja oleh pemerintah Kota Padang. Tiga hal itulah yang menjadi dasar Fraksi Gerindra untuk mengajukan hak interpelasi terhadap Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah.


Penulis: Melda Riani


0 Komentar